BERAU, Kaltimtoday.co - Menekan inflasi daerah, Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung mengimbau agar aktivitas impor dapat dikontrol dan lebih mengandalkan hasil di daerah sendiri. Seperti sektor pertanian yang diakui banyak didatangkan dari luar daerah. 

Sebagaimana diketahui, inflasi di Berau menurut pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim per April 2024 lalu naik menjadi 3,62 persen. Situasi ini, membuat Berau dinobatkan sebagai daerah dengan inflasi tertinggi se-Kaltim.

Berkaca akan hal tersebut, Nurung meminta agar produk dari sektor pertanian bisa dikembangkan dari sentra yang ada di Berau, seperti Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Buyung Buyung, dan Semurut di Kecamatan Tabalar.

Sementara untuk sentra jagung diakui politisi Nasdem tersebut di antara yang paling banyak berada di Kampung Sukkan Tengah Kecamatan Sambaliung.

"Selama ini produk hasil pertanian masih banyak didatangkan dari luar daerah seperti beras, sayur dan buah-buahan tersebut berasal dari Pulau Jawa maupun Sulawesi," katanya.

Oleh sebab itu, anggota Dewan dari Dapil 4 (Tabalar, Kelay dan Sambaliung) tersebut menyarankan agar menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, berbagai kendala yang dihadapi selama ini mengenai mengapa banyak hasil pertanian yang masih didatangkan dari luar daerah.

Belum lagi selama ini para petani kerap mengeluhkan masalah pupuk dan alat mesin pertanian yang dirasa masih kurang diperhatikan. Sehingga banyak petani yang memutuskan untuk meninggalkan pertanian dan memilih sektor lain. Terutama pertambangan dan perkebunan sawit.

Nurung mendorong OPD terkait bisa segera turun tangan menanggapi masalah tersebut, lebih jeli agar penyaluran bantuan bisa disalurkan dengan jelas dan merata. Itu untuk menghindari merosotnya kawasan pertanian akibat alihfungsi lahan.

"Lahan persawahan di Berau cukup luas. Kualitas padi yang dihasilkan juga tidak kalah unggulnya dari beras-beras yang didatangkan dari luar daerah. Tentu sangat disayangkan jika potensi ini dibiarkan begitu saja, karena sektor pertanian ini juga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat," tutupnya.

[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]