Nasional
CPNS Kemenkeu 2026 Siapkan 1.915 Formasi Termasuk Lulusan SMA/SMK, Simak Gambaran Syarat dan Dokumennya
Kaltimtoday.co - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan 1.915 formasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026. Alokasi tersebut terbuka bagi pelamar umum, termasuk lulusan baru (fresh graduate) dari jenjang pendidikan SMA/SMK, Diploma III (D-3), hingga Sarjana (S-1) yang tersebar di seluruh unit eselon I Kemenkeu.
Hingga Rabu (18/11/2026), Kemenkeu belum merilis perincian jabatan, kualifikasi program studi, penempatan, maupun jadwal resmi pendaftaran. Kendati demikian, tingginya antusiasme pelamar terlihat dari tren rekrutmen sebelumnya pada 2024, di mana sebanyak 36.927 pelamar bersaing memperebutkan 1.230 formasi—dengan alokasi terbesar berada di Direktorat Jenderal Pajak (607 posisi) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (435 posisi).
Sembari menunggu pengumuman resmi CPNS 2026, calon peserta dapat menjadikan ketentuan seleksi sebelumnya (Pengumuman Nomor PENG-01/PANREK/2024) sebagai acuan persiapan awal. Pada rekrutmen tersebut, sejumlah jabatan yang dibuka untuk lulusan SMA/sederajat meliputi juru mesin kapal kelas I, kelasi kapal kelas I, operator layanan kesehatan, pawang anjing pelacak, serta petugas operasi dan pemeliharaan.
Secara umum, syarat pendaftaran CPNS Kemenkeu merujuk pada beberapa ketentuan pokok berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak pernah dipidana penjara dua tahun atau lebih.
- Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, maupun pegawai swasta, serta tidak sedang berstatus sebagai calon atau anggota ASN/TNI/Polri.
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik maupun terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah.
- Sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkotika, serta memiliki kualifikasi pendidikan dan sertifikasi keahlian yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun perwakilan luar negeri, serta bersedia tidak mengajukan pindah instansi sekurang-kurangnya 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS.
Dari sisi kualifikasi akademik dan usia pada seleksi sebelumnya, pelamar S-1 dan D-3 disyaratkan memiliki IPK minimal 3,00 (skala 4,00), sedangkan lulusan SMA/sederajat memiliki nilai rata-rata ujian tertulis minimal 7,00 (atau minimal 6,50 khusus jabatan juru mesin kapal kelas I dan kelasi kapal kelas I). Batas usia maksimal ditetapkan 28 tahun untuk S-1, 23 tahun untuk D-3, dan 22 tahun untuk lulusan SMA/sederajat (kecuali jabatan kelautan tertentu maksimal 30 tahun).
Selain memenuhi kriteria tersebut, calon pelamar perlu menyiapkan sejumlah dokumen administrasi dasar berikut sebagai langkah antisipasi sebelum portal pendaftaran dibuka:
- Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah serta KTP asli atau surat keterangan perekaman dari Dukcapil yang masih berlaku.
- Surat lamaran dan surat pernyataan yang diketik sesuai format instansi, ditandatangani, serta dibubuhi meterai elektronik (e-meterai).
- Ijazah asli dan transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dilamar.
- Sertifikat atau tangkapan layar status akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari PDDikti atau BAN-PT sesuai tanggal kelulusan.
- Dokumen pendukung tambahan bagi formasi khusus maupun jabatan tertentu, seperti sertifikat Basic Safety Training (BST) bagi pelamar juru mesin dan kelasi kapal, atau surat keterangan disabilitas dan dokumen keaslian putra-putri Papua.
Masyarakat diimbau terus memantau pembaruan informasi resmi melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) di laman sscasn.bkn.go.id serta situs rekrutmen Kemenkeu di rekrutmen.kemenkeu.go.id.
[RHM]
Related Posts
- Pemerintah Instruksikan K/L Pangkas 30 Persen Anggaran Perjalanan Dinas
- Dari Pengadilan Pajak hingga Pejabat Ex Officio Sekretariat KSSK, Suahasil Mutasi Sejumlah Pejabat Kemenkeu
- Mulai 2027, Pemerintah Buka Kesempatan Guru PPPK Ikut Seleksi CPNS
- Bakal Temui Kemenkeu, Bupati Kukar Perjuangkan Dana Kurang Bayar Rp 3 Triliun
- Hadapi Tantangan PHK, DPRD Dorong Disnaker Perluas Akses Lowongan Kerja







