Kaltimtoday.co - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun sepanjang November dan Desember 2026. Langkah ini ditempuh untuk memenuhi proyeksi penerimaan negara hingga akhir tahun anggaran berjalan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi regulasi untuk mengoptimalkan setoran pajak. Kebijakan tersebut mencakup pemajakan terhadap transaksi marketplace, pengurangan sanksi administratif, hingga penerapan pajak minimum global atau global minimum tax.

"Salah satu tadi, ada kebijakan marketplace, kebijakan pengurangan sanksi administratif, kebijakan global minimum tax," ungkap Bimo di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Selain sisi regulasi, DJP memperkuat strategi administrasi melalui peningkatan komunikasi dan pengawasan terhadap wajib pajak, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di internal otoritas pajak. Dari aspek teknologi, DJP juga terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan Coretax dengan menguatkan fitur analitik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih akurat.

Bimo optimistis sinergi lintas direktorat jenderal di Kementerian Keuangan dapat menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus menopang perekonomian nasional.

"Insyaallah optimistis dan yang penting kami juga bekerja sama secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resiliens, tetap tangguh untuk memastikan perekonomian tetap tangguh," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa hingga 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN 2026, meski angka tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini membuat pemerintah masih perlu mengumpulkan sekitar Rp514 triliun dari sektor pajak dalam dua bulan tersisa, yang diakui Suahasil bukan pekerjaan mudah.

Capaian sektor pajak tersebut berbanding terbalik dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah melampaui target tahunan. Hingga akhir Oktober 2026, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2 persen dari target sebesar Rp459,2 triliun, tumbuh 37 persen secara tahunan.

"PNBP sudah di atas target, ini karena beberapa PNBP termasuk penertiban kawasan hutan dan surplus BI," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2026 mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 7,2 persen secara tahunan. Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2026 telah menembus Rp2.618 triliun atau setara 83 persen dari total target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun. 

[RWT]