Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi III DPRD Bontang bermitra dengan beberapa OPD di Kota Taman. Seperti Satpol PP, Dishub, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bapelitbang dan lainnya. Namun, kebanyakan dari mitra OPD-nya itu, masih belum memiliki kantor tetap. Adapun satu OPD sudah memiliki kantor, malah akan digusur karena untuk pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik menuturkan, dari sisi penganggaran, sudah dianggarkan dan sudah diketuk. Pada saat rapat Komisi III dengan mitra, yang didapatkan kala itu adanya rencana pembangunan MPP di lokasi Kantor Disdamkartan Bontang. Nah, pada saat MPP dibangun nanti, Disdamkartan pindah kemana, dan hambatan masalah lainnya.

“Yang kami pahami, Damkar disuruh mencari tempat. Berarti belum ada, belum disiapkan. MPP juga sudah dianggarkan dan diketuk senilai Rp 17 miliar,” terang Abdul Malik saat ditemui di Posbindu Telihan Bersinar, Senin (31/2/2022).

Persoalan lainnya, kata Malik, Damkar juga memiliki kendaraan yang sensitif terhadap cuaca, atau butuh ruangan khusus untuk perawatan. Di sisi lain, kantor Damkar juga butuh air sebagai pasokan tangki, kalau tempat baru belum ada, berarti sumber airnya juga belum jelas. Akhirnya, Komisi III menindaklanjuti dengan kunjungan lapangan. Dimana didapati lokasi tersebut bukan hanya Damkar saja yang berkantor, ada  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Bontang bagian pertamanan, ada juga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang bagian pemilahan sampah.

“Sedih betul mitra komisi III tidak punya kantor. Mana Satpol PP Bontang juga mitra komisi III belum punya kantor. Malah yang punya kantor mau dirombak,” ungkapnya.

Menurutnya, Komisi III tidak menghambat pembangunan MPP Bontang. Tetapi, kata Politikus PKS itu, jangan sampai tumbuh kembang perkotaan menyisakan masalah. Kalau ada kebakaran, misalnya gedung sudah dibongkar, alat-alat belum ada tempatnya, air tidak ada, terus yang akan disalahkan siapa.

“Pada prinsipnya, layanan Damkar, Perkim, Persampahan dan peralatan-peralatan di lokasi tersebut ada solusinya, jangan dibongkar dan harus mencar-mencar,” ujarnya.

“Yang kami pahami juga pemerintah belum menetapkan lokasi kantor untuk Damkar. Kami belajar dari gedung uji kir, awalnya ditetapkan di Bontang Lestari, pindah ke Pelabuhan Loktuan, pindah lagi ke Loktuan samping Koramil, lalu di Bontang Lestari lagi,” sambungnya.

Malik menyatakan, pihaknya mendorong sisi pembangunan, tapi jangan menghambat sisi yang lain. Karena, kata Malik, jika alasannya MPP harus di lokasi strategis dengan akses yang mudah dijangkau masyarakat, maka sama halnya Damkar juga harus memiliki akses yang cepat, tak bisa juga di lokasi yang sempit.

“Kalau misalnya karena damkar sudah ada pos-pos di setiap kecamatan, di Loktuan gabung dengan Dishub, Bontang Lestari ada, tapi Bontang Barat tidak ada, termasuk di pusat kota tidak ada,” bebernya.

Malik pun, berharap ada sinergi dan harmonisasi. Pihaknya juga berencana memanggil kembali Bapelitbang Bontang untuk mendetailkan rencana-rencana pembangunan.

“Kebetulan Bapelitbang Bontang juga mitra kerja Komisi III. Ini gimana judulnya (masih banyak OPD yang harus cari kantor). Insyaallah sudah kami jadwalkan di Februari ini,” pungkasnya.

[RIR | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.