Kaltimtoday.co, Berau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dan transparan dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Seluruh perangkat daerah diminta tidak menghambat proses pemeriksaan, terutama dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan tim auditor.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan pemeriksaan BPK menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk memastikan pengelolaan administrasi dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, BPK telah memberikan waktu lima hari kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap sejumlah catatan hasil pemeriksaan.

Setelah tahapan tersebut selesai, BPK akan menyampaikan laporan pemeriksaan.

“Setelah itu selesai, mereka akan memberikan laporan. Sekarang tinggal kita menunggu. Insyaallah, mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada hal-hal urgen yang ditemukan,” ujarnya.

Gamalis menjelaskan, seluruh OPD telah dilibatkan dalam proses pemeriksaan tersebut, mulai dari kepala perangkat daerah, asisten, staf ahli, kepala satuan kerja hingga kepala badan.

Keterlibatan seluruh unsur tersebut dinilai penting agar kebutuhan data dan dokumen yang diminta auditor dapat dipenuhi tanpa kendala.

Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Kondisi tersebut mengharuskan Pemkab Berau melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran, termasuk memastikan program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai prioritas.

“Dengan kondisi fiskal kita yang tidak memungkinkan untuk berbuat banyak, tentu akan ada evaluasi terkait dengan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gamalis menegaskan bahwa seluruh OPD perlu membangun kerja sama yang baik dengan tim pemeriksa.

Ia meminta tidak ada perangkat daerah yang bersikap tertutup ataupun menghambat proses pengumpulan data dan informasi.

“Lebih pada kerja sama, agar semua OPD dapat berkolaborasi dengan baik dan transparan dalam menjawab semua kebutuhan mereka. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi dalam proses pendataan,” pungkasnya.

Ia berharap pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Berau dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]