Nasional

GAPKI Proyeksi Ekspor Sawit RI Turun 12,27 Persen pada 2027, Tertekan El Nino dan B50

Network — Kaltim Today 16 November 2026 18:23
GAPKI Proyeksi Ekspor Sawit RI Turun 12,27 Persen pada 2027, Tertekan El Nino dan B50
Ilustrasi. (Dok. Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan volume ekspor minyak sawit nasional turun sebesar 12,27 persen menjadi 29,73 juta ton pada 2027. Penurunan sekitar 4,16 juta ton dari proyeksi ekspor 2026 yang mencapai 33,89 juta ton tersebut dipicu oleh penyusutan produksi akibat fenomena El Nino serta meningkatnya kebutuhan dalam negeri untuk mandatori biodiesel B50.

Dewan Pembina GAPKI Joko Supriyono mengatakan, produksi gabungan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) diperkirakan turun 3,11 persen menjadi 59,87 juta ton pada 2027,dibandingkan proyeksi 61,80 juta ton pada tahun ini. Padahal, potensi produksi minyak sawit nasional tahun depan sebenarnya bisa mencapai 62,95 juta ton sebelum terpangkas dampak kekeringan sekitar 3,1 juta ton.

"El Nino akan berdampak signifikan, bukan tahun ini, melainkan tahun depan," ujar Joko dalam sesi penutupan The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), dilansir dari Antara, Senin (16/11/2026).

Joko menyebutkan, sejumlah wilayah sentra perkebunan sawit yang berpotensi terdampak kekeringan akibat El Nino meliputi Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di sisi lain, konsumsi minyak sawit domestik justru diproyeksikan melonjak 11,36 persen menjadi 30,20 juta ton pada 2027, naik dari perkiraan 27,12 juta ton pada 2026.

Kenaikan penyerapan pasar dalam negeri tersebut terutama didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel yang diperkirakan naik 2,71 juta ton, dari 14,69 juta ton menjadi 17,40 juta ton. Sementara itu, kebutuhan minyak sawit untuk industri pangan diproyeksikan bertambah sekitar 302.000 ton menjadi 10,43 juta ton, dan industri oleokimia naik sekitar 70.000 ton menjadi 2,37 juta ton.

Menurut Joko, penerapan mandatori B50 bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional serta menekan ketergantungan impor bahan bakar, meski konsekuensinya memperbesar penyerapan sawit domestik. Jika ke depan pemerintah meningkatkan mandatori menjadi B60, volume minyak sawit yang tersedia untuk pasar ekspor akan semakin terbatas.

Selain faktor iklim dan serapan domestik, Joko turut menyoroti penertiban perkebunan sawit yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Ia meminta perusahaan menyiapkan data perkebunan secara lengkap dan akurat untuk dicocokkan dengan data satuan tugas sebagai dasar penghitungan denda administratif sekaligus pembuktian asal-usul sawit di rantai pasok global.

Joko juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan reforma agraria dengan regulasi sektor perkebunan, termasuk pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen. "Konsistensi aturan akan memberi kepastian bagi perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitas kebun ketika kebutuhan sawit dalam negeri terus bertambah," katanya. 

[RHM] 



Berita Lainnya