Kaltimtoday.co, Bontang - Selama Pilkada Serentak 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan oleh masyarakat. Sebab, ASN rawan bersikap tidak netral.

Di Bontang misalnya, banyak laporan yang diterima sejumlah oknum PNS tidak netral di Pilkada.

Menyikap itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan, ASN Bontang wajib menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada. Hal itu sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Dalam UU tersebut disebutkan, setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Terkait adanya ASN tidak netral kita sudah memanggil Sekda Bontang untuk mengklarifikasi hal itu. Kita jalankan fungsi kontrol dimana ini jelang Pilkada semua harus mentaati aturan Kemendagri,” kata Andi Faizal. (2/11/2020).

Dia mengungkapkan, dari hasil klarifikasi oleh Sekda Bontang, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada 1 orang oknum ASN yang diketahui secara terang-terangan mendukung salah satu paslon.

“Ibu Sekda tadi janji akan menindaklanjuti itu dan kalaupun terbukti tentu Pemda atau Inspektorat harus memberikan sanksi kepada oknum tersebut,” pungkasnya.

[TOS]