Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi III DPRD Bontang mendesak pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang untuk segera menyelesaikan sengketa lahan di wilayah Kecamatan Bontang Barat. Apalagi, sengketa tersebut berkaitan dengan lahan yang hendak dijadikan tempat pemakaman umum (TPU) bagi masyarakat Bontang Barat.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengatakan, alasan pemerintah khususnya dari DPKPP Bontang mengaku belum menemukan lahan yang pas dan cocok untuk pemakaman tersebut.

“Makanya kami dari DPRD Bontang Komisi III mendesak untuk segera diseriusi. Kalau persoalan sengketa lahan jadi masalah, saya rasa tak akan jadi kendala apabila benar-benar diseriusi,” jelas Amir Tosina.

Menurutnya, jika pemerintah hendak membeli lahan di wilayah Bontang Barat, seharusnya dipanggil tokoh-tokoh yang mengetahui histori lahan tersebut. Hal itu menjadi salah satu solusi agar lahan untuk pemakaman di Bontang Barat segera tersedia.

“Jangan sampai orang yang meninggal di Bontang Barat dimakamkan terus di Satimpo Pisangan, karena itu masuk wilayah Bontang Selatan. Bontang Barat kan satu kecamatan dan masyarakatnya cukup banyak maka harus diseriusi untuk mencari lahannya,” bebernya.

Soal sengketa, lanjut Amir, seharusnya pemerintah bisa menyelesaikannya, bukan malah didiamkan. Dia meminta pemerintah mencari solusi penyelesaian sengketa lahan.

“Jangan sampai kasus sengketa lahan ini menghambat dan menjadi alasan pemerintah dalam menyediakan pemakaman muslim yang layak bagi masyarakat Bontang Barat,” tutupnya.

[RIR | RWT | ADV]