Nasional
MPR Undur Jadwal Pemilihan dan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Jadi 9 Desember 2026
Kaltimtoday.co - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi Rabu (9/12/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan,keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muzani, perubahan jadwal dari yang semula direncanakan pada 2 Desember 2026 itu telah disepakati dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar Rabu, 9 Desember 2026, adalah hari yang sudah kami sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna," ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Muzani menjelaskan, sidang paripurna tersebut akan menjadi forum untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden melalui pemilihan, pelantikan, sekaligus pengesahan kandidat terpilih. Penyesuaian jadwal ini dilakukan setelah MPR menerima surat pemberitahuan dari Presiden Prabowo yang kemudian dibahas bersama seluruh fraksi.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, MPR juga menyepakati tenggat waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo paling lambat pada Rabu (25/11/2026).
"Tadi sudah kami sepakati tenggat waktu terakhir Rabu, 25 November 2026," kata Muzani.
Setelah menerima dua nama usulan presiden, MPR akan memproses pencalonan melalui tahapan penjaringan dan pemeriksaan persyaratan masing-masing kandidat guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan konstitusi. Muzani berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga kekosongan jabatan wakil presiden segera terisi.
Muzani juga menegaskan bahwa pergantian wakil presiden kali ini merupakan pengalaman baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era reformasi. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian serta persiapan matang agar seluruh tahapan berlangsung sesuai aturan.
"Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi. Presiden atau wakil presiden dipilih oleh majelis, baru kali ini dipilih oleh majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," jelas Muzani.
Sebagai dasar hukum, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ketentuan tersebut mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
[RHM]
Related Posts
- Mengenal Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR yang Kini Jadi Sorotan Publik
- Ketua Komisi II DPR Desak Setjen MPR Anulir Keputusan Juri LCC 4 Pilar Kalbar
- Pasca Polemik Penilaian di Kalbar, Setjen MPR Lakukan Evaluasi Total LCC 4 Pilar 2026
- Agenda dan Jadwal Siaran Langsung Sidang Tahunan MPR 2024
- Siapa Connie Bakrie? Berikut Profil Lengkap Sosok yang Tuai Kontroversi Imbas Pernyataannya Menyenggol Prabowo







