Kaltimtoday.co - Pengunduran diri seorang wakil presiden menimbulkan kekosongan jabatan dalam pemerintahan yang mekanisme pengisiannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak dilakukan secara otomatis dengan menunjuk pejabat tertentu, melainkan melalui pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.

Ketentuan tersebut kembali menjadi perhatian menyusul kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dibenarkan secara singkat oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di Jakarta. Dalam aturan konstitusi, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, yang selanjutnya akan menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses diawali dengan penyampaian surat pengunduran diri wakil presiden kepada MPR.

Setelah menerima surat tersebut, MPR akan memberitahukan kekosongan jabatan kepada presiden sekaligus meminta pengajuan dua calon pengganti beserta berkas persyaratannya.

“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” ujar Yusril.

Mekanisme pengisian jabatan pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 berbeda dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) apabila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajiban secara bersamaan. Jika hanya wakil presiden yang mengundurkan diri, presiden tetap menjalankan tugas pemerintahan sementara proses pemilihan pengganti berlangsung dalam tenggat 60 hari.

Sebaliknya, apabila presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Ketiga menteri tersebut bertugas hingga MPR menyelenggarakan sidang pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden baru paling lambat 30 hari dari dua pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilihan umum sebelumnya. 

[RWT]