Kaltimtoday.co - PT PLN (Persero) memperkuat kesinambungan sinergi dan kolaborasi strategis dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) melalui pertemuan audiensi di Kantor Kejati Kalsel, Kota Banjarbaru, Rabu (26/8/2026). Langkah ini dilakukan guna mengawal proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta memitigasi potensi risiko hukum di lapangan.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penyelarasan komunikasi seiring pergantian pucuk pimpinan Kejati Kalsel. Kepala Kejati Kalsel, Sukarman Sumarinton, S.H., M.H., resmi memimpin Korps Adhyaksa di Kalsel usai dilantik Jaksa Agung Republik Indonesia pada 11 Agustus 2026 menggantikan pejabat sebelumnya, Tiyas Widiarto, S.H., M.H.

Audiensi ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejati Kalsel, Wakil Kepala Kejati, jajaran Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), serta pimpinan tiga unit operasional PLN di regional Kalimantan, yakni General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) Dewanto, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng), serta General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan (UIP3B Kalimantan).

Keterlibatan lintas unit tersebut mencerminkan ekosistem rantai pasok ketenagalistrikan yang terintegrasi, mulai dari pembangunan fisik pembangkit dan gardu induk, keandalan jaringan transmisi penyaluran, hingga sistem distribusi akhir ke pelanggan.

General Manager PLN UIP KLT, Dewanto, menegaskan bahwa koordinasi erat bersama aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam memastikan setiap proyek strategis kelistrikan berjalan sesuai tata kelola yang benar (Good Corporate Governance).

“Sinergi yang sudah terbangun tentu akan terus kami lanjutkan. Dengan adanya kepemimpinan baru di Kejati Kalsel, kami berharap komunikasi dan koordinasi yang selama ini berjalan dapat semakin kuat,” ujar Dewanto dalam keterangan resminya.

Menurut Dewanto, pengawalan dari pihak kejaksaan membantu tim proyek memitigasi kendala hukum, pembebasan lahan, maupun hambatan teknis lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun dapat terhubung tepat waktu dengan sistem penyaluran.

“Bagi kami, koordinasi sejak awal penting agar setiap proses pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan potensi kendala di lapangan dapat diantisipasi dengan baik,” imbuh Dewanto.

Kepala Kejati Kalsel, Sukarman Sumarinton, menyatakan komitmen jajarannya untuk terus memberikan pendampingan hukum serta pengawalan terhadap proyek-proyek strategis PLN agar manfaat ketersediaan energi segera dirasakan masyarakat luas.

“Hubungan kerja sama antara Kejaksaan dengan PLN sudah terjalin lama. Kami siap mendukung proses pembangunan yang dilaksanakan oleh PLN agar dapat selesai tepat waktu dan segera dapat menunjang aktivitas masyarakat,” tutur Sukarman.

Melalui kemitraan ini, PLN berupaya memastikan seluruh tahapan pembangunan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan terlaksana secara akuntabel, efektif, dan patuh terhadap regulasi demi menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

[RWT]