PASER, Kaltimtoday.co - PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Paser untuk mengawal penyelesaian masalah lahan pembangunan infrastruktur kelistrikan Ibu Kota Nusantara.

Melalui Unit Pelaksana Proyek KLT 1, PLN menggelar audiensi dan koordinasi terkait pendampingan hukum penyelesaian lahan tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN di Kantor Kejari Paser, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Kejari Paser Hary Palar, Kasidatun Kejari Paser Andi Vickariaz Tabriah, Manager PLN UPP KLT 1 Muhammad Subchan Fuad, serta Tim Perizinan dan Pertanahan UPP KLT 1.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama antara PLN UIP Kalbagtim dengan Kejati Kaltim serta PLN UPP KLT 1 dengan Kejari Paser.

Kerja sama tersebut menjadi landasan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam audiensi tersebut, PLN UPP KLT 1 berkoordinasi untuk memperoleh pendampingan hukum sekaligus membahas alternatif langkah penyelesaian permasalahan lahan tapak tower SUTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN.

Pembahasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manager PLN UPP KLT 1, Muhammad Subchan Fuad, menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh tahapan penyelesaian lahan dilaksanakan sesuai koridor hukum.

"Kami mengapresiasi dukungan dan pendampingan Kejaksaan Negeri Paser. Melalui koordinasi ini, kami berharap dapat memperoleh pertimbangan hukum yang komprehensif sehingga penyelesaian permasalahan lahan dapat dilakukan secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran pembangunan SUTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN," ujar Subchan.

Kepala Kejaksaan Negeri Paser, Hary Palar, menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan oleh jajaran PLN UPP KLT 1.

Hary menegaskan bahwa melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejari Paser siap mendukung serta memberikan pertimbangan hukum sesuai kewenangan.

"Sinergi dan koordinasi menjadi penting dalam mencari alternatif penyelesaian atas setiap permasalahan hukum yang dihadapi. Kami berharap pendampingan yang diberikan dapat mendukung proses penyelesaian permasalahan lahan secara tepat dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Hary.

PLN UIP Kalbagtim bersama Kejari Paser berkomitmen terus memperkuat komunikasi demi mendukung kelancaran pembebasan lahan tapak tower.

Langkah ini dilakukan guna memastikan pembangunan jalur transmisi SUTT 150 kV Kuaro–GIS 4 IKN berjalan lancar untuk memperkuat sistem kelistrikan di kawasan IKN.

[TOS | ADV]