Kaltimtoday.co, Tenggarong - Wakip Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin menghadiri rapat paripurna tentang laporan dan persetujuan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 di DPRD Kukar, Senin (30/8/2021).

Rapat paripurna ini salah satunya juga untuk mengakomodir kegiatan sebelumnya yang belum terlaksana di APBD Murni 2021, kemudian dimasukan dan dilaksanakan di APBD Perubahan.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama DPRD Kukar ada peningkatan total belanja daerah sekitar Rp5,30 triliun.

Rincian anggaran berupa kegiatan operasional termasuk pengadaan barang dan jasa maupun yang lainnya sebesar Rp3,4 triliun. Kemudian, belanja modal kurang lebih sekitar Rp1,2 triliun termasuk peningkatan dari APBD Murni.

Selain itu, Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp117 miliar dan belanja transfer sekitar Rp12 miliar.

"Artinya dibanding dengan tahun lalu ada peningkatan menjadi Rp5,30 triliun untuk tahun anggaran 2021," kata Rendi.

Disisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar saat ini terbilang menurun awalnya Rp 470 miliar kini menjadi Rp 390 miliar, jadi penurunan sekitar Rp 90 miliar. Kendati lanjut Rendi, pajak daerah ada peningkatan signifikan ketimbang sebelumnya yakni sebesar Rp 7,9 miliar. Jika ditotalkan keseluruhan mencapai 87 miliar.

"Mungkin tanggal 6 mendatang akan dilakukan nota penjelasan untuk persiapan persetujuan APBD-P tahun anggaran 2021," ucap orang nomor dua di Kukar ini.

Disamping itu, Rendi juga sangat memperhatikan ketersediaan air bersih pada masyarakat yang selama ini sulit didapatkan. Oleh karenanya, salah satu program infrastruktur yang terus digenjot yakni air bersih. Berbagai langkah konkret telah disiapkan sedemikian rupa, Rendi sangat optimis menyelesaikannya.

"Insyaallah banyak sekali yang kami lakukan untuk mengeluarkan daerah-daerah yang terisolir tidak adanya air bersih menjadi memiliki air bersih, melalui PDAM atau dinas Perkim," pungkasnya.

[SUP | NON | ADV DISKOMINFO KUKAR]