Kaltimtoday.co, Samarinda - Pelaksanaan uji coba E-Parking atau transaksi pembayaran parkir non-tunai di Samarinda dinilai masih belum maksimal. Pemkot Samarinda didorong untuk terus pemutakhiran secara teknis.

Diketahui, pelaksanaan uji coba tersebut dilaksanakan selama 15 hari. Terhitung mulai 15-30 Juni 2022, di 20 titik se-Samarinda.

Atas pelaksanaan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah memberi beberapa catatan penting. Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan dan pengelola pendapatan Perumda Varia Niaga menurut Laila Fatiha harus lebih masif menyosialisasikan pembayaran parkir non-tunai.

Anggota legislatif dari dapil yang meliputi Kecamatan Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang itu juga menilai bahwa secara teknis belum efektif. Di lapangan memakan waktu cukup lama.

"Jadi catatan untuk Dishub Samarinda, perlu peningkatan lagi," ujar Laila Fatihah saat ditemui di ruangan kerjanya, Kamis (30/6/22)

Laila mengaku terkadang dirinya mencoba melakukan pembayaran non-tunai pada titik yang ditentukan. Namun menurutnya juga sumber daya juru parkirnya harus pula dilatih dengan baik, terutama responsifnya.

"Saya mencoba, saya liat ada gantungan (Barcode, Red) di leher jukir. Dia menawarkan atau tidak, ternyata tidak. Jadi itu juga menjadi catatan kami," terangnya.

Memang, secara penggunaan belum efektif, sebut Laila, namun secara penerimaan daerah dari parkir non-tunai meningkat 70 persen jika dibandingkan pendapatan dari parkir konvensional.

"Ibaratnya dalam satu hari, satu ruas jalan parkir konvesional hanya mendapat Rp 50 ribu, tapi dengan menggunakan uang digital bisa Rp 500 ribu," ungkap politikus PPP itu.

Terpisah, Yusuf, salah seorang Juru Parkir di kawasan pertokotan di Jalan Panglima Batur mengaku masih jarang pengguna jasa parkir membayar melalui kartu uang digital. Menurutnya pengguna kartu baru dilakukan segelintir warga.

"Sebenarnya kendalanya belum semuanya mendapat sosialisasi," kata Yusuf.

"Kalau ada konsumen yang tidak punya kartu uang, ya kita hanya bisa menyampaikan saja, karena ini kan baru juga, jadi belum 100 persen," tutur warga Samarinda Seberang itu.

[HI | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]