Kaltimtoday.co, Berau - Alokasi dana transfer dari pusat ke Kabupaten Berau disinyalir terjun bebas pada 2026. Menyikapi hal ini, Sekda Muhammad Said mewanti-wanti agar anggaran, khususnya bagi tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) tidak ikut berdampak.

Berdasarkan proyeksi, Said menyebut, pemangkasan mencapai 60 persen. Persentase tersebut apabila dikalkulasikan maka APBD yang semula mencapai Rp 5 triliun hanya menjadi sekitar Rp 2,5 triliun.

"Kami belum bisa berandai-andai angka pastinya, yang jelas dari Kementerian Keuangan sudah menetapkan besaran alokasi pusat ke masing-masing daerah untuk tahun depan," ungkapnya ketika diwawancarai, Rabu (22/10/2025).

Lebih lanjut, pemangkasan setengah dari proyeksi tersebut, membuat beberapa program daerah terancam. Sehingga untuk mengantisipasi, Pemda akan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan anggaran yang tersedia.

Di antara anggaran yang dapat jadi dikurangi adalah kegiatan fisik seperti pengerjaan infrastruktur. Sedang, yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai seperti tunjangan diupayakan tidak terdampak.

"Kami harap yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai dan program yang berhubungan dengan masyarakat itu akan kita upayakan untuk disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada nantinya," tambahnya.

Sementara, bagi pemerintah di lingkup kampung, Sekda mengimbau agar lebih mandiri dan giat dalam menggali potensi yang ada di kampungnya masing-masing. Sehingga pemangkasan anggaran tidak begitu berdampak terhadap pembangunan di kampung.

Saran tersebut, agar pemda dapat fokus dalam pengalokasian anggaran kepada program kerja yang belum tuntas. Sementara bagi pemerintah kampung, bisa fokus dengan pembangunan di kampung tanpa terus menerus bergantung terhadap keuangan daerah.

"Setiap kampung harus bisa menggali sumber pendapatan yang dikelola oleh BUMK-nya dengan baik,” tandasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]