Kaltimtoday.co, Samarinda - Kuasa hukum mantan Direktur Umum dan Keuangan Perumda Varia Niaga, Akbar Ciptanto, Arjuna Ginting, mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola jual beli batu bara yang ditangani Polda Kalimantan Timur.

Arjuna menilai, penggunaan anggaran dalam kegiatan tata kelola jual beli batu bara yang dipersoalkan perlu ditelusuri terlebih dahulu untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Ia menyebut kegiatan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ini kan tidak menggunakan APBN maupun belanja daerah. Kalau disebut korupsi, letak kerugian negaranya di mana? Itu yang harus dibuktikan," ujarnya.

Menurut Arjuna, penghitungan kerugian negara juga harus dilakukan melalui mekanisme audit oleh lembaga yang berwenang. Ia merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang menurutnya memiliki kewenangan melakukan audit tersebut.

Meski mempertanyakan konstruksi perkara, Arjuna menegaskan pihaknya tetap menghormati proses penyidikan yang dilakukan Polda Kaltim. Ia memilih menunggu perkara bergulir ke persidangan untuk menyampaikan seluruh argumentasi pembelaan.

"Kami tetap profesional. Kalau menurut penyidik alat buktinya sudah cukup, silakan dilanjutkan. Nanti kami akan membuktikan argumentasi kami di persidangan," katanya.

Arjuna juga menyampaikan pihaknya tidak berencana mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka Akbar. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memperpanjang proses hukum dan membuat pihaknya berhadapan dengan penyidik.

"Kami biarkan saja bergulir ke pengadilan. Di sana nanti kami punya argumentasi untuk membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara dalam perkara ini," jelasnya.

Terkait nilai kerugian negara yang disebut mencapai Rp30,9 miliar, Arjuna mengaku belum dapat memberikan penjelasan mengenai asal-usul angka tersebut. Sebab, kliennya baru satu kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Ia juga menyebut proses penyidikan terhadap Akbar masih berjalan dan belum memasuki tahap pelimpahan berkas perkara atau P21. Menurutnya, pemeriksaan lanjutan masih dimungkinkan seiring pengembangan penyidikan oleh kepolisian.

"Klien saya baru sekali diperiksa sebagai tersangka. Kemungkinan masih ada pemeriksaan lanjutan untuk pendalaman. Setelah itu, apabila berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya," ungkapnya.

Arjuna menambahkan, pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berjalan dan menunggu perkembangan penyidikan sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Ia menegaskan, pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kerugian negara maupun keterlibatan kliennya akan disampaikan melalui proses persidangan.

[RWT]