Kaltimtoday.co, Samarinda - Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada September 2026 tercatat sebesar 0,18 persen secara bulanan (month-to-month/mtm). Angka tersebut mengalami peningkatan tipis dibandingkan realisasi Agustus 2026 yang sebesar 0,10 persen (mtm).

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) ini mengerek inflasi tahun kalender Kaltim mencapai 2,82 persen (year-to-date/ytd), sedangkan inflasi secara tahunan terakomodasi sebesar 3,98 persen (year-on-year/yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, menerangkan bahwa laju inflasi pada September 2026 dominan disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Tekanan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi keterbatasan pasokan sejumlah komoditas pangan dari sentra produksi akibat kondisi cuaca dan fenomena El Nino,” jelas Jajang dalam keterangannya.

Fenomena kekeringan tersebut menurunkan kapasitas produktivitas komoditas hortikultura dan pangan utama, khususnya cabai rawit, bayam, kangkung, tomat, jagung manis, dan beras. Kendati demikian, laju inflasi berhasil tertahan oleh penurunan harga pada komoditas ikan layang, tarif angkutan udara, ikan tongkol, bahan bakar rumah tangga, serta daging ayam ras.

Secara spasial, inflasi bulanan tercatat merata di seluruh daerah sampel IHK di Kaltim. Kabupaten Berau mencatat angka inflasi tertinggi sebesar 0,61 persen (mtm), disusul Kabupaten Penajam Paser Utara (0,52 persen), Kota Samarinda (0,09 persen), dan Kota Balikpapan (0,08 persen).

Penguatan Strategi 4K oleh TPID

Menanggapi dinamika harga tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltim memperketat sinergi intervensi pasar berbasis kerangka strategi 4K:

1. Keterjangkauan Harga

Menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serta menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara masif di Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Bontang, Kutai Barat, dan Kutai Timur.

2. Ketersediaan Pasokan

Memaksimalkan penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog yang hingga September 2026 telah menembus 80 persen dari total kuota. Selain itu, optimalisasi pompa portabel dialokasikan untuk memitigasi sawah terancam puso akibat kekeringan.

3. Kelancaran Distribusi

Memantau ketersediaan BBM dan LPG di SPBU serta memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan akses jalan darat menuju Kabupaten Mahakam Ulu guna memangkas biaya logistik bahan pokok.

4. Komunikasi Efektif

Mengintensifkan koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri dan memperkuat pelaporan pemantauan dini inflasi demi mengawal ekspektasi harga di tingkat konsumen.

Langkah mitigasi berkesinambungan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan, meredam gejolak daya beli, dan mengamankan pertumbuhan ekonomi wilayah Kaltim hingga penghujung tahun.

[RWT]