SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Terpilihnya Prof Rudianto Amirta sebagai Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) periode 2026-2030 mendatangkan berbagai harapan dari kalangan akademisi kampus.

Dosen Administrasi Publik FISIP Unmul, Dewi Risnawati, meminta pimpinan baru dapat memprioritaskan peningkatan kesejahteraan seluruh elemen pegawai, mulai dari dosen, tenaga kependidikan (tendik), tenaga kerja kontrak, hingga tenaga alih daya.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bagi seluruh karyawan di lingkungan kampus harus berjalan secara seimbang.

"Kami ada banyak harapan kepada rektor terpilih kali ini, Profesor Rudianto Amirta. Yang pertama, rektor baru memprioritaskan hal yang paling penting, kesejahteraan karyawan. Baik itu dosen, tendik, tenaga kontrak, alih daya," kata Dewi.

Secara spesifik, Dewi juga menyoroti perbaikan pada sistem remunerasi sebagai bagian penting dari jaminan kesejahteraan pegawai.

Remunerasi merupakan pendapatan tambahan di luar gaji pokok dan tunjangan tetap yang dihitung berdasarkan pencapaian kinerja, tanggung jawab, serta kontribusi dalam Tridharma Perguruan Tinggi.

Ia mendesak pihak rektorat untuk mengedepankan keterbukaan informasi mengenai mekanisme serta formulasi perhitungan remunerasi kepada para pengajar.

"Sistem remunerasi harus terbuka. Istilahnya memberikan kami informasi terkait perhitungan remunerasi secara jelas," ujar Dewi.

Keterbukaan informasi tersebut dinilai sangat krusial agar para dosen dapat menjalankan tugas akademik dengan tenang tanpa adanya kebingungan.

Dewi mengungkapkan bahwa selama ini para dosen masih harus mengira-ngira apakah kinerja yang mereka lakukan masuk dalam skema perhitungan remunerasi atau tidak.

"Sehingga kita bekerja pun jadi lebih nyaman. Kalau sekarang kan istilahnya kami meraba-raba, eh ini masuk tidak ya diperhitungan remunerasi? Jadi harapan kami ada keterbukaan informasi terkait remunerasi," ucapnya.

Selain masalah remunerasi dan kesejahteraan, Dewi turut mendorong pimpinan baru untuk menjamin kebebasan akademik di lingkungan Unmul.

Ia berharap seluruh civitas akademika diberikan ruang yang aman untuk menyampaikan gagasan maupun kritik konstruktif tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran sanksi dari pihak kampus.

"Dan yang kedua itu kebebasan akademik. Kami bebas menyuarakan pendapat, kami bebas menyuarakan kritikan, tanpa ada rasa takut sanksi administratif," tuturnya.

Di samping itu, Dewi meminta rektorat menyederhanakan alur birokrasi guna mendukung iklim riset yang lebih terbuka dan responsif. Ia menilai proses administratif riset di kampus selama ini tergolong cukup menyulitkan para peneliti.

"Yang ketiga itu riset. Jadi riset yang lebih terbuka, didukung dengan kebijakan-kebijakan kampus yang memudahkan administratif karena selama ini luar biasa sulit," pungkas Dewi.

[TOS]