Kaltimtoday.co, Balikpapan - Proyek pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal terus menjadi sorotan publik. Tanpa terkecuali Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle. 

Dia mengaku telah melakukan upaya pengawasan terhadap proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Ini disampaikan untuk menanggapi perkembangan pembangunan proyek tersebut yang terkesan lamban progres.

Sabaruddin mengatakan, sejak awal 2023, DPRD Balikpapan mempertanyakan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang hingga sampai saat ini masih melanjutkan kontrak pekerjaan PT Fahreza sebagai kontraktor pelaksana proyek DAS Ampal. 

"Padahal, DPRD Balikpapan telah mengeluarkan rekomendasi untuk memutus kontrak kerja PT Fahreza," ucapnya belum lama ini.

Dalam rekomendasi tersebut, kata dia, PT Fahreza dinilai sudah tidak layak untuk melanjutkan pelaksana pekerjaan proyek karena minimnya progres pekerjaan yang harus dicapai.

Bahkan, Sabaruddin pun pesimis pekerjaan yang ada saat ini selesai dengan sisa waktu yang ada saat. 

"Kami sudah merekomendasikan untuk putus kontrak dan ini yang  kami pertanyakan, kenapa berlarut-larut," katanya.

Menurutnya, Pemkot Balikpapan mestinya tidak memberikan toleransi kepada PT Fahreza, karena dengan sisa waktu yang ada saat ini tidak memungkinkan.

Dia mengatakan, sesuai dengan kontrak pekerjaan proyek DAS Ampal dengan nilai mencapai Rp136 miliar harus diselesaikan pada Desember 2023 ini. 

"Memang tidak bisa kita tolerir. Karena ini sudah tinggal beberapa bulan lagi yang efektifnya. Dewan sudah melakukan monitoring semaksimal mungkin, kami sudah menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan di sana," ungkapnya.

Dia menilai seharusnya saat ini penegak hukum sudah masuk ke sana, jangan DPRD karena pihaknya melakukan kontrol semaksimal mungkin, masyarakat juga sudah banyak dikorbankan.

"Legislatif juga sudah bekerja semaksimal mungkin dalam melakukan pengawasan terhadap proyek DAS Ampal, yaitu melakukan dengar pendapat, peninjauan semua sudah kita lakukan, dan sudah ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi 3 DPRD Balikpapan," bebernya. 

[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]