Kaltimtoday.co, Samarinda - Masalah rendahnya realisasi serapan anggaran oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kaltim menjadi sorotan utama. Dengan angka realisasi yang belum mencapai 58 persen, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, berencana untuk segera membahas permasalahan tersebut dengan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.

Diketahui bahwa Akmal Malik sendiri sudah memberikan perhatian khusus terhadap realisasi anggaran OPD yang kurang maksimal, dengan rencana pendampingan dan coaching bagi OPD yang bersangkutan.

"Langkah konkret harus segera diambil mengingat pentingnya maksimalisasi daya serap APBD 2023. Koordinasi dengan pak Akmal Malik akan segera kami laksanakan," ungkap Seno Aji.

Pentingnya fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif menjadikan isu ini semakin mendesak untuk segera ditangani, terutama dengan waktu yang semakin mepet jelang akhir tahun 2023. Seno Aji menambahkan, "Beberapa dinas seperti Dinas PUPR-PERA Kaltim dan Disdikbud Kaltim perlu mendapat perhatian ekstra."

Beberapa faktor dituding sebagai penyebab rendahnya serapan anggaran OPD, salah satunya adalah keterlambatan pembayaran ke pihak ketiga. Informasi ini diperoleh langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

Seno Aji menegaskan, "Kami mendorong OPD untuk segera menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga, demi optimalisasi serapan anggaran."

[ADV DPRD KALTIM]