Kaltimtoday.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) berencana menggelar rapat bersama PLN dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membahas persoalan pemadaman listrik dan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di wilayah Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengungkapkan, rapat tersebut akan dikoordinasikan dalam waktu dekat dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat mengurai persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, baik pasokan listrik maupun ketersediaan BBM.

“Kalau perlu, nanti PLN kita gabung dengan BBM, SPBU, supaya rapatnya sama-sama, penyelesaiannya juga sama-sama, dan instansi pemerintah yang hadir juga mungkin sama-sama,” kata Yani.

Ia menyoroti antrean kendaraan yang terjadi di hampir seluruh SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera disikapi, terlebih Kukar merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi (migas). 

“Kami ini kaya sumber daya alam, kaya migas, tetapi ternyata kita antre untuk menggunakannya,” tuturnya.

Selain antrean BBM, DPRD Kukar juga menyoroti pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat. Yani juga menerima laporan warga mengenai listrik yang kerap padam hingga menyebabkan sejumlah peralatan elektronik mengalami kerusakan.

Ia mengatakan, penyebab pemadaman listrik tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena itu, DPRD Kukar berencana berkoordinasi dengan PLN untuk membahas persoalan tersebut.

“Kami juga belum menelusuri penyebabnya apa sebenarnya, kenapa selalu mati lampu dan sering mati lampu. Kita coba nanti akan koordinasikan, akan rapatkan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Menurut politisi PDIP, persoalan pasokan listrik dan BBM perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Melalui rapat bersama tersebut, DPRD Kukar berharap pihak terkait dapat membahas langkah penyelesaian terhadap kedua persoalan itu.

“Ini harus cepat diselesaikan karena ini adalah kebutuhan masyarakat, hajat hidup orang banyak,“ pintanya mengakhiri.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]