Kaltimtoday.co, Sangatta - Sekretaris Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Yusuf T Silambi, mendorong agar pemkab segera mengevaluasi kinerja pegawai yang bertugas selama itu.

Baik itu yang berstatus ASN, maupun tenaga kerja kontrak daerah (TK2D). Pasalnya, menurut peninjauan Yusuf Silambi masih banyaknya pegawai di Kutim yang kinerjanya di bawah standar.

"Jika ingin menghasilkan kualitas SDM dalam bekerja khususnya pegawai memang sewajarnya harus rutin dilakukan evaluasi, baik kehadiran maupun kecakapan mereka dalam bekerja," kata Yusuf Silambi.

Evaluasi menurut Yusuf Silambi, sangat penting karena untuk mengetahui secara pasti keaktifan tiap pegawai di Kutim dalam menjalankan tugasnya.

“Evaluasi kinerja pegawai itu bisa dilakukan setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), karena kami tidak ingin kinerja pegawai semakin menurun,” katanya.

Silambi menambahkan, dengan evaluasi kinerja pegawai diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan kinerja. Apalagi selama ini pemerintah daerah telah memberikan tunjangan kesejahteraan pegawai, maka dari itu harus dibarengi dengan peningkatan kinerja.

Jika dalam evaluasi itu ditemukan pelanggaran disiplin, Silambi mendukung agar pegawai tersebut diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya, baik itu teguran, penundaan pangkat hingga pemecatan.

“Sanksi sangat perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang dilakukan. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran pegawai yang tidak disiplin, selain ini tuntutan peningkatan kinerja ini suatu kewajaran karena pegawai sudah diberikan tunjangan,” tutup Politikus dari PDI-P itu.

[El | TOS | ADV DPRD KUTIM]