Kaltimtoday.co - Perjuangan petani Tim 37 Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, melawan PT Gunta Samba kini memasuki proses hukum kasasi di Mahkamah Agung. Selain menuntut ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar atas dugaan wanprestasi perusahaan, petani kini meminta Mahkamah Agung memberikan perhatian serius terhadap persoalan sertifikat tanah milik warga yang kini dikuasai PT Gunta Samba.

Koordinator Tim 37, Yustinus Bata, berharap majelis hakim Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa pokok perkara sengketa wanprestasi, tetapi juga mempertimbangkan nasib sertifikat tanah warga yang diduga dijaminkan ke bank dan berada dalam penguasaan PT Gunta Samba. Menurut Yustinus, pihaknya ingin agar sertifikat petani dikembalikan kepada pemilik sah.

Berdasarkan tuntutan petani, pengembalian sertifikat menjadi bagian penting dari kepastian hukum yang mereka harapkan. Hal tersebut menyusul munculnya persoalan mengenai dugaan penggunaan sertifikat milik warga sebagai jaminan pinjaman di bank oleh PT Gunta Samba.

Jika benar sertifikat tersebut dijadikan agunan tanpa persetujuan atau kuasa yang sah dari pemilik tanah, persoalan ini dinilai tidak bisa dipandang sebagai urusan administrasi biasa. Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak atas tanah dan penguasaan fisik sertifikat oleh perusahaan tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menjaminkan tanah tersebut kepada pihak perbankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 8 mengatur bahwa pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah yang dijaminkan.Karena itu, apabila PT Gunta Samba benar menggunakan sertifikat warga sebagai agunan tanpa persetujuan atau kuasa yang sah, legalitas pembebanan Hak Tanggungan tersebut patut dipertanyakan.

Persoalan lain yang perlu ditelusuri adalah bagaimana proses pengagunan dilakukan, mulai dari pihak yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan, pengetahuan pemilik tanah, bank penerima agunan, hingga pihak yang menikmati pencairan kredit. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dinilai penting untuk mengungkap apakah hak kepemilikan warga telah dilindungi dalam proses pembiayaan itu.

Di tengah proses kasasi, petani Tim 37 berharap Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum atas dua persoalan utama. Pertama, mengabulkan gugatan wanprestasi terhadap PT Gunta Samba dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar sesuai tuntutan petani. Kedua, memerintahkan PT Gunta Samba mengembalikan sertifikat tanah milik warga apabila terbukti dikuasai tanpa dasar hukum yang sah dan sepanjang tuntutan tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara yang diperiksa.

Bagi petani, perjuangan tersebut bukan semata-mata soal uang, melainkan menyangkut hak kepemilikan tanah dan kepastian atas dokumen bukti hak masyarakat. Sebab, jika sertifikat warga benar-benar dijadikan jaminan utang perusahaan tanpa kewenangan yang sah, masyarakat berpotensi menghadapi risiko hukum atas tanah miliknya sendiri.

Kini, perhatian tertuju pada majelis hakim Mahkamah Agung. Petani berharap putusan kasasi tidak mengabaikan persoalan sertifikat yang mereka perjuangkan agar sengketa wanprestasi tidak hanya berhenti pada perhitungan ganti rugi,sementara persoalan dokumen kepemilikan tanah warga masih menyisakan tanda tanya. 

[RWT]