Kaltimtoday.co, Samarinda - Upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Samarinda tidak seharusnya hanya difokuskan pada sekolah-sekolah negeri semata. Sekolah swasta juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendidik generasi muda yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Menyadari peran strategis tersebut, DPRD Kota Samarinda mendorong agar kebijakan penganggaran sektor pendidikan bersifat lebih menyeluruh dan inklusif. 

Artinya, dukungan anggaran idealnya tidak hanya dialokasikan bagi institusi pendidikan negeri, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah swasta yang selama ini turut aktif menciptakan sumber daya manusia berkualitas. 

Selaras dengan hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Yakob Pangedongan, sepakat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Penyelenggara pemerintah, disorotnya memiliki kewajiban untuk hadir menjadi pembina dan mitra strategis sekolah-sekolah swasta di samping menjadi penyelenggara pendidikan negeri.

“Karena itu, kami mendorong agar dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga diarahkan ke sekolah swasta, tentunya sesuai dengan porsi dan kebutuhan,” katanya.

Ia menilai bahwa perhatian terhadap sekolah swasta selama ini masih belum seimbang dibandingkan dengan sekolah negeri. Padahal, jika sekolah swasta menghadapi kendala operasional dan terjadi penurunan mutu pendidikan, dampak negatifnya bisa meluas dan turut memengaruhi ekosistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk sekolah negeri.

“Jangan sampai sekolah swasta dibiarkan berjalan sendiri tanpa pendampingan. Kalau swasta kolaps, justru nanti sekolah negeri kewalahan menampung siswa. Jadi, pemerintah wajib hadir memberikan pembinaan dan bantuan,” lanjut Yakob.

Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan fasilitas fisik dan penyebaran tenaga pengajar. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran juga memegang peranan penting. Ia menekankan perlunya rancangan bantuan yang terstruktur agar sekolah swasta memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

Selain itu, Yakob mendorong Dinas Pendidikan Samarinda untuk lebih proaktif dalam melakukan pendataan serta evaluasi terhadap kondisi sekolah-sekolah swasta. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan intervensi anggaran dilakukan secara tepat dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita ingin kualitas pendidikan bisa merata, baik negeri maupun swasta. Jangan ada dikotomi. Selama mereka mendidik anak bangsa, mereka layak dibantu,” kunci Yakob.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]