Kaltimtoday.co - Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 akan menggunakan formula baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan yang resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026 ini mengubah skema penghitungan upah minimum, terutama terkait rentang indeks tertentu (alfa) serta penguatan posisi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, formula penghitungan UMP 2027 telah tercantum dalam undang-undang tersebut dan menggeser acuan lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2025. Ia meminta seluruh pihak menjadikan ketentuan baru dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179 ini sebagai rujukan utama pembahasan upah tahun depan.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” ujar Yassierli di Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Merujuk Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Perubahan signifikan terletak pada rentang indeks tertentu atau alfa yang kini ditetapkan sebesar 0,5 sampai 1, naik dibandingkan batas atas pada PP Nomor 49 Tahun 2025 yang hanya berkisar 0,5 sampai 0,9.

Selain ketiga variabel tersebut, UU Nomor 27 Tahun 2026 memperkuat kedudukan KHL dalam Pasal 138 dan Pasal 139 ayat (4). Aturan ini menetapkan bahwa besaran upah minimum diambil berdasarkan nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan dan nilai KHL yang telah disepakati Dewan Pengupahan Daerah.

Dengan demikian, apabila nilai KHL yang disepakati di daerah lebih tinggi dibandingkan hasil kalkulasi formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan alfa, maka nilai KHL tersebut yang wajib menjadi dasar penetapan UMP. Data KHL ini akan diperoleh melalui survei lembaga pemerintah urusan statistik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bahan rekomendasi kepada gubernur.

Yassierli menyebut proses pembahasan estimasi KHL dan formulasi pengupahan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Daerah, serta Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional. Evaluasi di tingkat kementerian ditargetkan rampung pada pekan terakhir November 2026 sebelum masuk ke tahap penetapan oleh masing-masing gubernur.

“Targetnya, kita punya target minggu terakhir November, insyaallah. Akhir November, tanggalnya saya lupa persis. Jadi,akhir November itu nanti sudah selesai minimal di level kitanya (evaluasi kementerian),” kata Yassierli.

Meski payung hukum utama telah berlaku, Pasal 139 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan penerbitan aturan pelaksana berupa peraturan pemerintah. Regulasi turunan tersebut dibutuhkan untuk menjabarkan tata cara serta mekanisme teknis penghitungan upah minimum secara lebih terperinci bagi pekerja dan pengusaha. 

[RWT]