Kaltimtoday.co, Berau - Fraksi Golkar DPRD Berau memberikan sejumlah catatan penting terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Sri Kumalasari. 

Ia menekankan agar janji politik yang tercantum dalam RPJMD dapat diwujudkan secara nyata, dengan memperhatikan berbagai usulan legislatif. RPJMD disebut penting menjadi pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Partai pohon beringin itu, melihat perlu adanya sistematika penyusunan dokumen RPJMD yang mengacu kepada aturan perundang-undangan serta sinergi antara kebijakan pusat dan provinsi Kaltim.

Dalam pemaparannya pula, Sri Kumalasari mengimbau, agar pemkab dapat lebih proaktif mencari terobosan dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami juga menyarankan agar pemkab bisa segera memanfaatkan sektor pariwisara sebagai sektor unggulan, selain untuk penyumpang pendapatan asli daerah (PAD) juga sebagai sarana edukasi untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat, seni dan budaya asli Kabupaten Berau," katanya.

Lebih lanjut, terkait penunjang sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya di dalam sektor pariwisata, fraksi Golkar merekomendasikan, agar, instansi terkait dapat bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Melalui pengintegrasian program pembangunan kabupaten dengan pemerintah pusat.

Dari sisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), fraksi menilai dokumen tersebut penting sebagai acuan pembangunan lima tahun ke depan. Karenanya, penyelesaian batas wilayah antar-daerah, provinsi, hingga pusat perlu segera dituntaskan.

"Kami juga melihat jika, pembangunan di sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius. Untuk itu pelaksanaan program pendidikan harus berorientasi kepada peningkatan mutu, kecerdasan dan budi pekerti yang diharapkan melahirkan generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia, sehingga tercapai program generasi emas," bebernya.

Politisi dari daerah pemilihan (dapil) dua (Teluk Bayur, Gunung Tabur dan Segah) itu juga memandang, kualitas lapangan kerja juga perlu menjadi prioritas untuk perhatian, sehingga tercipta sumber ekonomi baru yang tidak hanya bergantung kepada sumber daya alam (SDA).

Dengan masukan itu, fraksinya berharap bisa mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka stunting.

"Dengan ditetapkannya RPJMD ini, pemerintah daerah harus komitmen mengalokasikan anggaran, sesuai dengan prioritas program unggulan seperti, pariwisata, pertanian, usaha mikro kecil menengah dan lain-lain, sehingga lima tahun ke depan Kabupaten Berau bisa menghasilkan PAD dari sektor tersebut," pungkasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]