Kaltimtoday.co, Samarinda - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak terhadap kontribusi sektor perhotelan terhadap pendapatan daerah Kota Samarinda. Berkurangnya kegiatan seremonial dan pertemuan pemerintah disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas usaha hotel.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan penerimaan dari sektor perhotelan hingga September 2024 tercatat sekitar Rp160 miliar. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kontribusi pada 2023 yang mencapai kisaran Rp200 miliar.

Menurut Helmi, penurunan tersebut berkaitan dengan pengurangan sejumlah kegiatan pemerintah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Padahal, kegiatan seperti rapat, pertemuan, dan acara pemerintahan selama ini menjadi salah satu sumber aktivitas bagi industri perhotelan. 

“Penurunan itu sebenarnya karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial sementara ini ditiadakan,” ujar Helmi.

Ia berharap kebijakan transfer ke daerah ke depan dapat memberi ruang fiskal yang lebih memadai bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program dan kegiatan. Dengan kembali meningkatnya aktivitas tersebut, hotel-hotel di Samarinda berpeluang memperoleh tambahan permintaan.

“Kalau kegiatan-kegiatan pemerintah kembali berjalan, pastilah akan banyak melibatkan hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda,” jelasnya.

Meski demikian, Helmi juga mendorong pelaku usaha perhotelan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk memperluas pasar di luar kegiatan pemerintahan. Promosi Samarinda sebagai tujuan kunjungan dinilai perlu ditingkatkan guna menarik lebih banyak tamu dari luar daerah.

Menurutnya, peningkatan kunjungan dapat mendukung aktivitas hotel dan restoran sekaligus memperbesar kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah.

“Dengan adanya itu, saya yakin target pendapatan untuk PHRI, khususnya hotel dan restoran, akan meningkat,” katanya.

Di sisi lain, Helmi menilai pertumbuhan industri perhotelan berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Samarinda. Ia memperkirakan satu hotel dapat menyerap sekitar 10 hingga 20 pekerja, sehingga penambahan hotel dapat memperluas kesempatan kerja di sektor jasa.

“Anggaplah satu hotel bisa merekrut 10 sampai 20 orang, artinya kalau hotel bertambah, tenaga kerja juga bertambah,” ujarnya.

Helmi meminta pengelola hotel yang berinvestasi di Samarinda memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen. Namun, ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kompetensi supaya mampu bersaing untuk mengisi berbagai posisi di industri perhotelan, termasuk jabatan strategis.

Dengan demikian, pengembangan sektor perhotelan diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]