SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Maraknya praktik juru parkir (jukir) liar di kawasan Teras Samarinda terus menuai keluhan dari masyarakat. Selain membebani pengunjung dengan tarif parkir di atas ketentuan, keberadaan mereka juga dinilai merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan penertiban lebih intensif.

“Kalau masyarakat bayar ke jukir liar, itu tidak masuk ke kas daerah. Artinya, tidak ada manfaatnya bagi pembangunan kota,” tegas Samri, Senin (17/03/2025).

Menurutnya, pemerintah kota sudah menyediakan lahan parkir resmi di kawasan Teluk Lerong yang lebih dekat dibanding opsi sebelumnya di Islamic Center. Namun, masyarakat cenderung memilih lokasi parkir tidak resmi karena alasan kenyamanan dan jarak.

“Ya tidak apa-apa jalan sedikit. Sekalian olahraga. Yang penting jangan manfaatkan jukir liar,” katanya sambil menambahkan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam memilih tempat parkir resmi sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

Samri juga menyebutkan bahwa Dishub harus lebih aktif melakukan patroli, terutama pada malam hari, saat praktik jukir liar marak terjadi.

“Ini sudah jadi keluhan utama warga. Kalau tidak ditindak, mereka akan makin leluasa menarik tarif sesuka hati. Penertiban harus terus dijalankan, tidak peduli jam kerja atau tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembiaran praktik jukir liar sama saja dengan mengabaikan potensi pendapatan daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan.

“Semua pihak harus punya tanggung jawab, termasuk warga untuk lebih sadar dan patuh terhadap aturan. Jangan beri ruang bagi praktik liar yang merugikan semua,” tutupnya.

[TOS | ADV DPRD SAMARINDA]