KUTAI KARTANEGARA, Kaltimtoday.co - Dedikasi kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menjaga kelestarian alam mulai membuahkan hasil. Kerja keras mereka menekan risiko kebakaran hutan dan lahan kini mendapat apresiasi melalui skema pendanaan karbon internasional.

Dari udara, lanskap Kelurahan Muara Kembang tampak didominasi oleh hijaunya tajuk perkebunan sawit yang membentang luas. Liukan Sungai Mahakam dengan deretan rumah warga di tepiannya menjadi pemandangan yang umum di wilayah ini.

Ketua MPA Muara Kembang, Masdar (50), menyambut kedatangan tim media di pintu rumahnya dengan mata memerah akibat iritasi sisa paparan asap pekat. Ia dan timnya baru saja berjibaku memadamkan insiden kebakaran lahan hingga dini hari di tengah terik cuaca panas.

"Beginilah risikonya di lapangan, Mas. Mata merah karena asap sudah biasa. Apalagi alat pelindung diri kami sangat terbatas," ujar Masdar membuka obrolan, Sabtu (24/10/2019).

Sebagai ujung tombak perlindungan hutan dan lahan di tingkat tapak, Masdar bersama 40 anggotanya bekerja secara sukarela. Kelompok relawan ini kerap berjibaku memadamkan api yang merembet dari wilayah desa tetangga atau melompat ke pinggir jalan poros kabupaten pada siang hari.

Selama bertahun-tahun, mereka hanya mengandalkan peralatan seadanya. Bantuan mesin pemadam portabel berkapasitas dua selang dari dinas pemadam kebakaran pada 2020, disusul tambahan unit serupa dari BPBD setempat pada 2024,dirasa masih belum mencukupi luasnya cakupan wilayah kerja mereka.

Di tengah keterbatasan tersebut, secercah harapan muncul ketika kerangka pendanaan internasional mulai menyentuh desa mereka melalui Program Penurunan Emisi Berbasis Yurisdiksi Kalimantan Timur atau East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program (EK-JRP). Program pengurangan emisi di bawah skema Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund (FCPF-CF) Bank Dunia ini didukung pelaksanaannya secara inklusif oleh Program EnABLE (Enhancing Access to Benefits while Lowering Emissions).

Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan ekonomi masyarakat lokal dan adat di Kalimantan Timur. Penyalurannya diturunkan melalui instrumen Rencana Pembagian Manfaat atau Benefit Sharing Plan (BSP) yang mengalokasikan sebagian besar dana kinerja untuk penguatan ekonomi serta insentif kelompok penjaga hutan di tingkat tapak.

Bagi penjaga hutan di garis depan seperti Masdar, konsep perdagangan karbon dunia tersebut diterjemahkan secara sederhana sebagai bentuk penghargaan atas kerja-kerja pelestarian alam.

"Bantuan dana karbon ini bagi saya sangat membantu. Saya sampai ngobrol dengan teman-teman, ternyata ibaratnya usaha kita menjaga hutan bisa dijual, ada yang beli, ada harganya. Artinya, ada kepedulian dari dunia luar terhadap apa yang kita lakukan di sini," ucap Masdar penuh antusias.

Komitmen ekologis MPA Muara Kembang juga terlihat di tengah hamparan perkebunan sawit yang telah mengubah ekosistem pesisir setempat. Mereka mempertahankan sebidang kantong vegetasi memanjang berukuran sekitar 40 x 150 meter untuk dikelola bersama warga sebagai kebun buah, alih-alih mengalihfungsikannya menjadi tanaman sawit.

"Hampir sawit semua di sekitar wilayah kami. Saya bilang, ternyata kita ini penyeimbangnya. Karena sawit sudah sangat banyak, maka lahan sisa itu tidak kami buka untuk sawit. Kami tanami pohon buah-buahan," kata Masdar.

Komoditas utama yang ditanam adalah pohon mangga yang turut berfungsi menyerap emisi karbon. Sambil menunggu pohon mangga berbuah dalam tiga tahun ke depan, warga menanam tanaman tumpangsari berupa ubi rambat berumur tiga bulan dan jahe guna memenuhi kebutuhan ekonomi harian.

“Kami menyebutnya ubi lancar,” jelas Masdar mengenai jenis ubi rambat yang dibudidayakan warga di sela-sela lahan tersebut.

Inisiatif MPA Muara Kembang merupakan bagian dari intervensi program penurunan emisi yurisdiksi di Kalimantan Timur. Provinsi ini tercatat berhasil menekan emisi hingga 22 juta ton karbon dan memperoleh apresiasi senilai 110 juta dolar Amerika Serikat dari Bank Dunia.

Ketua Kelompok Studi Kehutanan (CSF) Universitas Mulawarman, Emi Purwanti, menjelaskan bahwa kerangka program ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat tingkat tapak untuk mengusulkan rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai kebutuhan desa.

"Program ini untuk memastikan Kalimantan Timur yang sudah berhasil mengurangi emisi sebesar 22 juta ton itu dengan dihargai oleh Bank Dunia sebanyak 110 juta US Dollar, di mana penyaluran ini menyiapkan saluran komunikasi dan rencana aksi bagi desa-desa untuk mengusulkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkontribusi sama kesejahteraan masyarakat setelah mereka berhasil menjaga hutannya," jelas Emi Purwanti.

Emi menambahkan bahwa dalam kerangka kerja FCPF, bentuk aksi di tingkat desa tidak selalu berupa penanaman pohon,melainkan mencakup pilar mata pencaharian alternatif guna mengurangi tekanan langsung terhadap kawasan hutan.

“Nah, kenapa di dalam kelompok penguatan mata pencaharian alternatif ini bisa diajukan dalam rencana aksi program adalah sebetulnya tujuannya untuk mengurangi tekanan secara langsung terhadap hutan, begitu ya. Jadi kalau ada apa,sektor perikanan yang bisa dikembangkan di desa, maka FCPF juga bisa mendukung penguatan sektor perikannya,” papar Emi.

Implementasi di lapangan dikawal oleh Fasilitator Desa dari Naladwipa Institute, Siti Hidayah. Menurut Siti, alokasi kegiatan di tingkat tapak terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni performance (kinerja) dan reward (penghargaan),yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok dampingan.

"Di Muara Kembang ini ragam kelompoknya punya fokus berbeda. Untuk kategori kinerja, intervensi kita berikan kepada kelompok-kelompok yang sudah terpilih melalui musyawarah desa," terang Siti Hidayah.

Kelompok dampingan tersebut bergerak di berbagai sektor strategis, seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) Sinar Nilam yang mengembangkan pemanfaatan lidi dan pelet nipah untuk biogas, serta Gapoktan Hutan Silvofishery Mandiri Sejahtera yang mengintegrasikan perhutanan sosial dengan budi daya ikan kakap putih. Sementara itu, kelompok MPA memfokuskan usulan pada penguatan patroli karhutla dan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).

Kelompok perempuan melalui PKK, POKLAHSAR, serta Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) turut menggarap pelatihan tanaman obat keluarga (TOGA), pembuatan pupuk organik cair, hingga sertifikasi halal produk olahan hasil laut.Penyusunan rencana aksi ditempuh melalui sosialisasi formal dan pendekatan informal langsung ke warga guna menjamin penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

“Kalau performance, itu kita kasih ke kelompok-kelompok yang memang sudah terpilih dari kelurahan. Kemudian di dalamnya ada pelatihan, peningkatan kapasitas tentunya. Kemudian bantuan prasarana untuk menunjang kelompok-kelompok mereka, terutama dalam menunjang mata pencaharian. Untuk reward juga seperti itu. Kita juga pelatihan,kemudian sarana-prasarana yang menunjang kelompok mereka,” kata Siti.

Menjelang penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur terkait penetapan desa penerima manfaat dan besaran alokasi dana bagi hasil kinerja pada 2027 mendatang, optimisme mulai tumbuh di Muara Kembang. Bagi Masdar dan anggota MPA lainnya, dana karbon tersebut menjadi dukungan nyata untuk memperkuat fasilitas posko pemadaman sekaligus bukti bahwa menjaga kelestarian alam di tingkat tapak memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

[TOS]