Kaltimtoday.co, Samarinda - Mengingat 40-50 persen sekolah di Kaltim menghadapi permasalahan terkait lahan, Komisi IV DPRD Kaltim mendesak pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, untuk menyelesaikan masalah lahan yang menjadi kendala utama dalam pembangunan sekolah baru.

Salehuddin, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral. "Pembentukan satgas ini melibatkan tidak hanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, namun juga BPKAD dan badan pertanahan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota," ujarnya.

Diketahui, masalah lahan menjadi salah satu faktor pembangunan sekolah di Kaltim mandek. Meskipun banyak usulan untuk mendirikan unit sekolah baru, namun masalah lahan selalu menjadi hambatan utama.

Salehuddin menyebut bahwa koordinasi dengan BPKAD Kaltim telah dilakukan beberapa kali. Namun, OPD tersebut mengalami keterbatasan tenaga, dan urusan aset memang rumit. Maka dari itu, ia mendorong pembentukan satgas untuk mempercepat penyelesaian masalah aset dan lahan ini.

"Pemprov harus dapat memaksimalkan bantuan dalam pembangunan sekolah dan penambahan ruang belajar. Tentu saja, sekolah yang ingin menerima bantuan harus memiliki lahan yang clear," pungkas Salehuddin.

[TOS | ADV DPRD KALTIM]