Kaltimtoday.co, Tenggarong - Persoalan dugaan penawaran proyek yang menyeret seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara (Disdamkarmatan Kukar) mendapat tanggapan dari pihak terlapor. 

Kuasa hukum HN membantah adanya penawaran proyek dan menyebut persoalan tersebut merupakan hubungan utang-piutang pribadi antara kliennya dengan pelapor.

Kuasa Hukum HN dari Kantor Hukum M. Rangga Prihandana dan Partners mengatakan, pihaknya perlu meluruskan pemberitaan yang menyebut kliennya menjanjikan pekerjaan proyek kepada salah satu warga. Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak berkaitan dengan proyek maupun pekerjaan di lingkungan pemerintahan.

“Jadi, teman-teman dan masyarakat juga mengetahui bahwa ini sebenarnya hanya perjanjian bisnis, yakni perjanjian utang-piutang antara saudara terlapor dengan saudara pelapor,” kata Rangga, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, hubungan antara HN dan pelapor didasarkan pada perjanjian peminjaman uang. Hal itu, kata dia, tertuang dalam surat perjanjian yang dibuat pada 9 Februari 2026 dan ditandatangani kedua belah pihak.

“Padahal, sebenarnya fakta kejadiannya adalah klien kami dengan saudara pelapor melakukan utang-piutang. Hal itu dibuktikan melalui surat perjanjian tertanggal 9 Februari 2026,” sambungnya.

Rangga memastikan, perjanjian itu ditandatangani kedua pihak yang bersangkutan dan melibatkan saksi-saksi. Sementara uang yang dipinjam HN digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk kepentingan proyek.

Menurutnya, apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Sebab, hubungan yang terjalin antara kliennya dengan pelapor merupakan urusan pribadi dan tidak berkaitan dengan instansi pemerintahan.

“Kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat. Ranahnya bukan ke Inspektorat karena tidak ada sangkut pautnya dengan dinas,” ungkapnya.

Terkait pengembalian dana, kuasa hukum menyebut kliennya telah melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp5 juta dari total pokok pinjaman sekitar Rp165 juta. Pembayaran tersebut dilakukan pada 2 Maret 2026 dan pihaknya mengaku memiliki bukti transfer kepada pelapor.

Selain itu, ia menyebut HN telah memberikan jaminan berupa surat keputusan (SK) kepegawaian yang diserahkan kepada pihak pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

“Di dalam surat perjanjian itu klien kami juga tidak serta-merta tidak memberikan jaminan. Malahan, SK kepegawaiannya ditahan dan dijaminkan kepada orang tersebut,” tuturnya.

Ia menambahkan, kliennya memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Namun, kondisi ekonomi disebut menjadi salah satu kendala sehingga pelunasan membutuhkan waktu.

“Memang punya iktikad baik untuk melunasi ini. Cuma yang namanya faktor ekonomi, kondisi ekonomi zaman sekarang, memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tunggakan itu,” tambahnya.

Rangga kembali menegaskan, persoalan tersebut merupakan pinjaman uang secara pribadi antara dua pihak. Ia juga membantah adanya keterlibatan dinas maupun penggunaan proyek pemerintah dalam perjanjian tersebut.

"Tidak ada sangkut paut dengan dinas sama sekali. Dinas tidak tahu soal ini. Memang bukan soal proyek, ini soal pinjam uang, person to person, jadi ini privat,” pungkasnya.

Sebelumnya, HN seorang ASN di Disdamkarmatan diadukan ke Inspektorat Kukar setelah diduga menawarkan kerja sama pekerjaan proyek yang berujung pada persoalan pengembalian dana.

Pengaduan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum pelapor dari Nusantara Law Office, Hilarius Onesimus Moan Jong. Pihak pelapor mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp165 juta kepada HN. Namun, hingga kini dana tersebut belum dikembalikan.

[RWT]