Kaltimtoday.co, Samarinda - Kuasa hukum Direktur Utama Perumda Varia Niaga berinisial Syamsudin Hamade, Agus Siswanto, menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Polda Kalimantan Timur terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan daerah tersebut.

Agus menegaskan, tim penasihat hukum saat ini hanya mendampingi Syamsudin Hamade dan tidak memiliki keterkaitan maupun komunikasi dengan dua tersangka lainnya. Karena itu, pihaknya memilih tidak mengungkap substansi perkara sebelum seluruh proses pembuktian berlangsung di persidangan.

"Kami bersepakat dalam tim untuk tidak menyampaikan terkait pokok perkara. Menurut kami, hal tersebut lebih tepat dibuka setelah proses persidangan berjalan," ujarnya.

Meski demikian, Agus menyebut perkara tersebut bukan persoalan baru. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kasus yang berkaitan dengan aktivitas Perumda Varia Niaga itu pernah bergulir di Polresta Samarinda sekitar 2022–2023.

Perkara tersebut kemudian kembali ditangani Polda Kaltim pada awal 2025. Namun, Agus mengaku tidak mengetahui secara pasti identitas pelapor lantaran informasi mengenai pelaporan tersebut bersifat rahasia.

Terkait perkembangan penyidikan, Agus menyebut perkara terhadap tiga tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Meski begitu, pihaknya belum mengetahui apakah penyidik masih akan melakukan pengembangan perkara untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Kami menghargai proses hukum yang dilaksanakan Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim. Selanjutnya, kami menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan," katanya.

Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap SH. Permohonan tersebut dikabulkan penyidik dan telah berjalan sekitar satu setengah bulan.

Menurutnya, permohonan itu diajukan dengan jaminan bahwa kliennya tidak akan menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri ke luar negeri.

Ia mengapresiasi proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polda Kaltim. Agus juga menegaskan bahwa SH tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan selama proses hukum berlangsung.

"Kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami juga berpandangan bahwa klien kami dapat menjalani proses ini dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengklaim SH tidak menerima aliran dana dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Ia menyebut dugaan aliran dana justru berkaitan dengan dua tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan secara langsung.

"Sepengetahuan kami, SH tidak menerima aliran dana tersebut. Namun, kami tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tuturnya.

Mengenai nilai kerugian negara yang dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp30,9 miliar, Agus mengaku pihaknya masih berupaya memahami perhitungan yang digunakan penyidik.

Ia belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai komponen kerugian tersebut karena tim penasihat hukum masih mempelajari materi perkara.

[RWT]