Kaltimtoday.co, Penajam - Pemerintah Daerah (Pemda) PPU melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi Perlembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2024.

Kepala DP3AP2KB PPU, Chairur Rozikin menjelaskan bahwa, KLA adalah suatu wadah yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian dengan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.

Dalam kesempatan tersebut, Chairur Rozikin menekankan pentingnya kebijakan KLA dalam mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dapat lebih dipastikan. 

"Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui World Fit for Children," bebernya.

Chairur juga menambahkan bahwa, perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga yang harmonis. 

"Setiap individu, orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah harus menyadari pentingnya peran, tugas, dan kewajiban masing masing dalam memenuhi hak dan melindungi anak," tambahnya.

Dia juga menyoroti pentingnya keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam pengasuhan yang berkualitas, serta menekankan pentingnya memahami indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

"Indikator-indikator KLA tidak hanya menjadi sederet check list evaluasi, tetapi juga menjadi acuan dalam pengembangan KLA yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Chairur Rozikin.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.