Samarinda

Pemkot Samarinda Diminta Berdayakan PKL di Kawasan Folder

Kaltim Today
20 September 2021 19:39
Pemkot Samarinda Diminta Berdayakan PKL di Kawasan Folder
Kawasan Folder Air Hitam dinilai layak menjadi alternatif tempat baru bagi PKL berjualan setelah digusur dari tempat sebelumnya. (Suhardi/Kaltimtoday.co).

Kaltimtoday.co, Samarinda - Memandang kawasan polder air hitam, yang kini ramai di kunjungi oleh pengunjung dan menjadi objek wisata oleh masyarakat sembari bersantai, Hal ini ditanggapi oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoehrani. Jumat (17/9/2021).

Angkasa Jaya menyebutkan, Folder Air Hitam salah satu kolam retensi yang dikelola khusus untuk mencegah terjadinya musibah banjir di wilayah tersebut, namun karena lokasi tersebut kerap dijadikan sebagai objek wisata untuk bersantai oleh masyarakat, maka dia mendukung, agar Pemkot dapat memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) tersebut.

"Tidak masalah kalau PKL mau jualan disana, yang paling penting ekonomi kerakyatan bisa berjalan, serta tidak menghilangkan fungsi dari polder." tuturnya.

Selain itu, Angkasa menyarankan agar Pemkot Samarinda mengembangkan kawasan Polder Air Hitam sebagai tempat wisata yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau itu peluang untuk menambahkan PAD, kenapa tidak dilaksanakan?, tempat itu sangat ramai dikunjungi masyarakat, peluang untuk mendapatkan PAD," ucapnya.

Politikus dari Fraksi PDI-P tersebut menyampaikan, bahwa polder selain berfungsi sebagai kolam retensi, namun juga bisa difungsikan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan aktivitas jual beli.

Lanjut dia, jika kawasan polder itu dimanfaatkan sebagai tempat wisata serta adanya aktivitas jual beli disana, maka mampu menghasilkan PAD. Dari hasil retribusi tersebut dapat membantu Pemkot Samarinda ketika berkinginan membangun polder yang lebih tertata.

"Semisalnya kawasan polder dijadikan tempat wisata dan sudah bisa mendapatkan PAD, nanti uang itu bisa dipakai untuk operasional polder, itu lebih berfaedah dari pada meniadakan PKL," tutupnya.

[SDH | TOS | ADV DPRD SAMARINDA]



Berita Lainnya