Kaltimtoday.co, Jakarta - PT Berau Coal dan Sinar Mas Mining mengirimkan puluhan tim hukum perusahaan untuk mengikuti pelatihan intensif di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman korporasi terhadap implementasi KUHP dan KUHAP terbaru tahun 2026.

Pelatihan yang berlangsung di Ragunan, Jakarta, pada 5–6 Maret 2026 ini menghadirkan para pengajar profesional dari internal Kejaksaan RI. Materi fokus pada dinamika hukum pidana, penanganan perkara, tindak pidana korporasi, hingga pemanfaatan bukti digital (digital evidence).

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat penerapan good corporate governance(GCG). Tim hukum diharapkan lebih profesional dan responsif dalam memastikan kepatuhan operasional perusahaan terhadap regulasi yang terus berkembang.

Selain materi teknis hukum, para peserta juga mendapatkan sesi penguatan karakter melalui pendekatan Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) oleh Dr. Ari Ginanjar. Sesi ini bertujuan agar praktisi hukum korporasi memiliki kematangan emosional dalam mengambil keputusan strategis.

Presiden Komisaris PT Berau Coal, Edy Santoso, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi perdana ini. Ia mengaku bangga karena PT Berau Coal menjadi pihak swasta pertama yang mendapatkan kesempatan belajar langsung di Badiklat Kejaksaan RI.

"Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para peserta. Mari kita manfaatkan waktu untuk belajar langsung dari para ahli mengenai KUHP dan KUHAP sebagai bekal dalam pekerjaan sehari-hari," ujar Edy dalam sambutannya.

Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak, turut menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, agenda ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan komitmen bersama dalam membangun budaya hukum dan tata kelola korporasi yang berintegritas.

Leonard menilai kerja sama ini memiliki arti sejarah bagi instansinya. Sebab, untuk pertama kalinya Badiklat Kejaksaan RI menyelenggarakan pelatihan komprehensif bagi unsur korporasi di luar aparat penegak hukum (APH).

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan hukum (ecosystem of legal education) yang lebih luas antara institusi penegak hukum dan dunia usaha.

Melalui kegiatan ini, PT Berau Coal dan Sinar Mas Mining berharap dapat terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum. Hal ini sekaligus memperkuat budaya kepatuhan demi mendukung operasional perusahaan yang transparan dan berkelanjutan. 

[RWT | ADV]