Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam upaya penataan dan pengelolaan lingkungan di Samarinda, DLH berkomitmen penuh dalam memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Kendati demikian, pihaknya sebagai aparatur pemerintah, tetap membutuhkan dukungan dari pemangku kebijakan, dalam hal ini anggota dewan sebagai pembentuk undang-undang.

"Tentunya kami butuh dukungan. Apalagi soal kebijakan. Apalagi, kebijakan itu tertulis di dokumen, tapi kadang-kadang implementasinya itu tidak sesuai," ungkap Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS DLH Samarinda, Basuni.

Apalagi, menurut dia, anggota DPRD sebagai wakil rakyat mampu melakukan penekanan-penekanan terhadap aturan. Perlu ada kesinambungan antara aturan yang dikeluarkan dengan kondisi nyata di lapangan.

"Nah, yang bisa menekan banyak itu dewan. Lalu, terkait KLHS ini telah merekomendasikan sesuatu, itu juga terimplementasikan di dalam perda," sebutnya.

"Jika itu tidak tertampung di dalam perda, tentu kami jadi tidak bisa apa-apa," imbuhnya.

Selain itu, juga perlu adanya dukungan dalam hal pengawasan. Pasalnya menurut Basuni, mulai dari proses penetapan yang harus memperhatikan rekomendasi dari KLHS agar masuk dalam perda, pelaksanaan serta kebijakan dalam pengawasan juga ada di tangan mereka.

"Jadi ini upaya DLH untuk itu. Karena amanat undang-undang seperti itu, tapi pengambilan kebijakan ada di dewan. Agar mereka paham dukungannya seperti apa. Dari pembuatan Perda, sampai eksekusi," tutupnya.

[IAN | RWT | ADV]