Kaltimtoday.co, Berau - Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Berau. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan celah dalam sistem pendataan kendaraan di SPBU yang diduga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengisian BBM berulang.

Salah satu modus yang menjadi perhatian adalah penggunaan nomor polisi berbeda pada kendaraan yang sama. Kondisi itu memungkinkan satu kendaraan tercatat menggunakan lebih dari satu identitas ketika melakukan transaksi pengisian BBM bersubsidi.

SBM Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus, mengatakan evaluasi terhadap potensi penyalahgunaan tersebut dilakukan bersama aparat penegak hukum (APH) dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurut Bagus, sistem pendataan yang diterapkan saat ini pada dasarnya telah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah celah yang berpotensi dimanfaatkan oknum untuk mengakali mekanisme pencatatan kendaraan.

“Alhamdulillah sudah berjalan cukup baik, namun ada beberapa celah yang bisa dipergunakan oleh oknum. Karena itu, kami bersama teman-teman OPD dan APH melakukan evaluasi terhadap potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi di lapangan,” ungkapnya, Senin (5/10/2026).

Salah satu temuan yang kini menjadi perhatian, lanjut Bagus, adalah adanya kendaraan yang sama tetapi tercatat menggunakan nomor polisi berbeda saat melakukan pengisian BBM.

Dengan modus tersebut, satu kendaraan diduga dapat melakukan pengisian berulang dengan memanfaatkan identitas kendaraan lain.

“Contohnya, ada temuan beberapa pihak yang sudah beberapa kali mengisi di sini dan menggunakan plat nomor yang berbeda, padahal kendaraannya sama,” jelasnya.

Bagus menegaskan, kondisi tersebut berbeda dengan pergantian kendaraan maupun perubahan data administrasi yang sah. Apabila ditemukan penggunaan nomor polisi palsu untuk mengelabui sistem pendataan, persoalan tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana.

“Kalau untuk pemalsuan plat, itu berarti pidana. Nanti pasalnya sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Untuk menutup celah tersebut, Pertamina meminta operator SPBU tidak hanya memastikan setiap transaksi tercatat dalam sistem, tetapi juga mencermati kesesuaian data kendaraan dengan kondisi kendaraan yang datang melakukan pengisian.

Pengawasan turut diperkuat melalui kamera CCTV yang beroperasi selama 24 jam. Rekaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencocokkan aktivitas kendaraan apabila ditemukan kejanggalan dalam data transaksi.

“Operator pastinya jangan sampai tidak menginput data kendaraan di aplikasi. Kemudian ada ciri khas khusus yang bisa dilihat ketika terjadi perbedaan antara plat nomor dengan kendaraan,” terangnya.

Pengawasan, kata Bagus, tidak hanya menyasar konsumen. Operator SPBU juga menjadi bagian dari evaluasi untuk memastikan seluruh proses pendataan dan pelayanan BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

“Kami tidak hanya memonitor dari sisi konsumen, tetapi dari sisi operator juga akan kami monitor,” tegasnya.

Bagus pun mengajak masyarakat ikut menjaga ketertiban dalam proses penyaluran BBM bersubsidi, termasuk memastikan data kendaraan yang digunakan saat transaksi sesuai dengan identitas kendaraan sebenarnya.

“Kami berharap masyarakat menjaga kondusivitas di lapangan, terutama antrean. Semua data yang masuk ke SPBU harus sesuai dengan nomor kendaraan dan data sebenarnya,” pungkasnya.

[MGN]