Ketua DPRD Berau, Madri Pani menilai PPPK paruh  waktu bisa jadi solusi untuk tenaga kerja honorer di Berau, mengingat pada 28 November mendatang kebijakan honorer akan dihapuskan.

Madri menjelaskan, dengan tetap mempertahankan tenaga kerja honorer di Kabupaten Berau akan membantu ASN dalam mengerjakan tupoksinya.

Selain itu juga mengantisipasi peningkatan angka pengangguran, mengingat jumlah honorer di Berau mencapai lebih dari 4 ribu orang. 

Menurutnya pemutusan honorer di Berau harus dicegah, misalnya dengan  memanfaatkan CSR yang ada, jika APBD tidak mampu. 

Madri juga menjelaskan, penghapusan tenaga kerja honorer bisa dilakukan sudah ada kepastian pekerjaan setelah dilakukan penghapusan tersebut. 

[ADV DPRD BERAU]