Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kondisi fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang tengah menghadapi tekanan anggaran memicu sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kukar. 

Melalui aksi unjuk rasa, organisasi mahasiswa itu mendesak pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik yang dinilai belum berjalan optimal.

Aksi bertajuk “Evaluasi Program Kukar Idaman Terbaik dan Evaluasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026” tersebut digelar di depan Kantor Bupati Kukar dan Gedung DPRD Kukar, Kamis (23/7/2026).

Massa menilai keterbatasan fiskal daerah telah memengaruhi realisasi sejumlah program yang telah dirancang dalam APBD 2026.

Ketua HMI Cabang Kukar, Zulhansyah mengatakan, demonstrasi itu merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus penggunaan anggaran daerah.

"Pada intinya kami melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dianggarkan dan apa yang telah menjadi program pemerintah. Kami melihat implementasi Program Kukar Idaman Terbaik saat ini tidak semuanya bisa berjalan karena kondisi anggaran daerah yang stagnan," kata Zulhan.

Menurutnya, salah satu persoalan yang memperberat kondisi fiskal Kukar ialah belum sepenuhnya hak keuangan daerah sebagai wilayah penghasil diterima dari pemerintah pusat.

"Ada hak-hak daerah yang hingga hari ini belum diserahkan kepada Kutai Kartanegara sebagai daerah penghasil. Seharusnya pemerintah daerah bisa lebih tegas kepada pemerintah pusat," tambahnya.

Ia menilai ketergantungan Kukar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat membuat berbagai program pembangunan ikut tersendat ketika penyaluran anggaran mengalami keterlambatan. 

Padahal, sebagai daerah dengan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, Kukar dinilai memiliki posisi yang kuat untuk memperjuangkan hak fiskalnya.

"Sebagus apa pun program pemerintah, tanpa dukungan anggaran tentu tidak akan bisa berjalan. Ini menjadi kritik kami kepada pemerintah daerah agar lebih tegas dan lebih berani memperjuangkan hak-hak daerah kepada pemerintah pusat," ungkapnya.

Selain mendesak Pemkab, HMI juga meminta anggota DPR RI asal Kalimantan Timur dan DPRD Kukar mengambil peran aktif dalam memperjuangkan penyaluran hak keuangan daerah. 

Langkah tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang telah direncanakan tidak kembali terhambat akibat persoalan pendanaan.

[RWT]