Kaltimtoday.co, Tenggarong — 86 Desa di Kutai Kartanegara (Kukar) akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) pada September 2022 mendatang. Karena waktu tinggal dua bulan lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengadakan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dalam rangka persiapan Pilkades serentak.

Seluruh panitia Pilkades turut mengikuti rakor yang dipimpin langsung Bupati Kukar, Edi Damansyah. Kegiatan berlangsung di pendopo odah etam pada Jumat (8/7/2022).

Edi Damansyah mengatakan, rata-rata panitia ini sering terlibat dalam penyelenggaraan demokrasi baik tingkat kabupaten maupun nasional. Rakor bagian dari komitmen Forkopimda supaya demokrasi di Kukar berjalan dengan baik, kondusivitas terjaga dan hasilnya berkualitas.

Dirinya memberikan dorongan motivasi kepada panitia jangan pernah ragu dalam mengambil tindakan dan tahapan demi tahapan pada Pilkades. Karena, kewenangannya ada di panitia pemilihan.

"Jangan pernah ragu, kalau ada pressure-pressure pedomani peraturan perundang-undangan. Kami Pemkab bersama Forkopimda akan membackup itu karena jelas aturannya," kata Edi.

Menurutnya, apabila ada oknum-oknum yang ingin bermain pasti akan terlihat. Oleh karenanya, pihaknya memberikan penguatan kepada panitia agar jangan pernah ragu dalam melaksanakan tugas. Jika nantinya ada persoalan hukum gugatan dalam Pilkades, akan diberikan bantuan pengacara negara dari Kejaksaan Negeri (Kejari).

Selain itu, setelah ditetapkan calon definitif dalam peserta Pilkades. Agenda selanjutnya, semua calon akan membuat kesepakatan bersama secara tertulis "Siap Menang Siap Kalah untuk mewujudkan Pilkades yang damai".

"Kami ingin pembangunan demokrasi di Kukar berkualitas dan menjadi salah satu indeks. Karena ada indeks penilaian secara nasional bagaimana pengembangan demokrasi di daerah itu juga ada beberapa variabel-variabel penilaian.

Edi berpesan, laksanakan tugas dengan komitmen, integritas dan menjunjung tinggi kejujuran. Jangan ada gerakan mobilisasi masyarakat yang dilakukan pihak-pihak, baik itu calon yang tidak lolos administratif maupun yang lolos tes. Karena, negara melalui pemerintah menjamin hak-hak masyarakat, jika sampai menganggu kondusivitas maka akan ditindak tegas.

"Secara khusus kepada masyarakat Kukar, kami mengimbau gunakan hak pilih, jangan golongan putih (golput). Di tingkat desa sangat penting bagi proses demokrasi pilkades supaya nanti partisipasi masyarakat itu sangat menentukan," imbau Edi mengakhiri.

[SUP | NON | ADV DISKOMINFO KUKAR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.