Kaltimtoday.co, Samarinda - Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik resmi melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama, untuk mempercepat akselerasi pembangunan Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan, ada tiga faktor penting dalam sebuah kebijakan publik. Mulai dari aktornya, substansi, hingga konteks kebijakan.

"Mereka harus optimal dan kolaboratif dalam menjalankan perannya masing-masing. Sebagai aktornya, harus paham substansi dan konteks kebijakan yang dilaksanakan," ucap Akmal Malik di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (21/03/2024).

Lebih lanjut, Akmal Malik menyebutkan bahwa, keberadaan IKN tentu sangat berdampak bagi Kalimantan Timur, khususnya percepatan pertumbuhan wilayah. Maka dari itu, arah kebijakannya harus maksimal serta inovatif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Kaltim harus bisa mengimbangi konsep smart city IKN, utamanya dalam menciptakan kebijakan dengan orientasi ramah lingkungan," bebernya.

Diketahui, pelantikan pejabat tersebut terdiri dari tujuh kepala dinas dan satu asisten gubernur. Akmal Malik menginginkan, pelantikan dan rotasi pejabat diharapkan dapat membawa angin segar dan memperkuat upaya pemerintah provinsi dalam menghadapi tantangan pembangunan dan lingkungan Kalimantan Timur.

Dia mengemukakan, ada 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah dievaluasi, lima tetap dipegang oleh pejabat saat ini, sementara delapan lainnya mengalami rotasi.

"Ini menyesuaikan arahan presiden soal pembangunan IKN serta upaya dalam menghadapi perubahan iklim global saat ini," tuturnya.

Terpisah, Ririn Sari Dewi yang telah dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, membocorkan sedikit terkait upayanya dalam meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Ririn menjabat sebagai Plt Kadispar Kaltim.

Ririn menyampaikan, bahwa sejumlah desa yang ada di Kalimantan Timur, ekowisata Kaltim harus digali lebih dalam agar dapat mewujudkan desa wisata nasional. 

"Kami akan kolaborasi dengan seluruh CSR perusahaan. Salah satunya Malahing yang telah menjadi desa wisata nasional yang sudah mendapatkan penghargaan. Kuncinya ada di komitmen CSR tadi, sehingga potensi desa-desa yang lainnya juga bisa lebih maksimal," tutupnya.

Berikut adalah jajaran pejabat yang telah dilantik:

1. Ririn Sari Dewi sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, yang sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam.
2. Fahmi Prima Laksana sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Anwar Sanusi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim.
4. Munawwar sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sebelumnya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
5. Ence Achmad Rafiddin Rizal sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Puguh Harjanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, sebelumnya Kepala DPMPTSP.
7. Ahmad Muzakkir sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebelumnya Kepala Disbun.
8. Arih Frananta Filifus Sembiring sebagai Staf Ahli Bidang I Gubernur Kaltim, sebelumnya Kepala Satpol PP.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp