Kaltimtoday.co, Samarinda - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur kembali turun ke lapangan di Kukar. Salah satu anggota pansus, Bagus Susetyo menyebutkan bahwa pihaknya segera mengevaluasi Pemprov. Sebab ditemukan ada sejumlah ruas jalan yang masih bermasalah dari sisi pembangunan.

Pansus LKPJ turun ke lokasi bersama Dinas PUPR-PERA Kaltim. Tepatnya di jalan poros Muara Badak, Kukar pada Selasa (20/4/2021) lalu. Ada beberapa kerusakan di ruas jalan poros Samarinda-Bontang atau kawasan Tanah Datar yang menurutnya mesti jadi perhatian utama.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu menyebutkan bahwa, Dinas PUPR-PERA Kaltim tetap bisa menyelesaikan masalah saluran drainase yang rupanya tak berfungsi meskipun kawasan tersebut merupakan jalan nasional.

"Karena permasalahannya di drainase kanan kiri yang tidak terlihat, sehingga jalur pembuangan airnya itu tidak ada. Mestinya dicarikan solusi untuk pembuangan air atau dibuatkan polder," ungkap Bagus kepada awak media belum lama ini.

Baca Juga: DPRD Samarinda Soroti Polemik TBBM Cendana, Pertamina Absen di Rapat Dengar Pendapa

 

Baca Juga: Tidar Samarinda Suarakan Dukungan untuk Ketua Umum Tetap Berkiprah di DPR RI

Baca Juga: Pemprov-DPRD Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Sebesar Rp 21,74 T

Baca Juga: Misteri Dalang Perambahan KHDTK Unmul, Ditjen Gakkum Kehutanan Bakal Proses Ulang Perkara 

View this post on Instagram

Baca Juga: SMAN 10 Samarinda Siap Melaksanakan Amanah Presiden sebagai Sekolah Garuda Transformasi

Baca Juga: Setelah Satu Dekade Jadi Peliharaan Ilegal, Orangutan Mungky dan Dodo Kembali ke Tanah Borneo

Baca Juga: Warga Samarinda Keluhkan Lonjakan PBB, Bapenda Akui Sistem Error

Baca Juga: Modal Seret, Kopdes Merah Putih di Samarinda Putar Otak Bidik Potensi Usaha di Luar Mandatori

Baca Juga: Sub Pangkalan LPG 3Kg Kopdes Merah Putih Lempake Mangkrak, Suplai Pertamina Patra Niaga Dipertanyakan

Baca Juga: Kasus Perambahan KHDTK Ummul Dinilai Gelap, Penegakan Hukumnya Tidak Transparan

Baca Juga: Kaltim Terancam Tekanan Ekonomi Jika Pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah 2026 Direalisasikan

Baca Juga: Jatam Kaltim: Kasus Korupsi IUP Donna Faroek-Rudi Ong Bukan Sekadar Kerugian Negara, tapi Kejahatan Ekologis

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Gakkumhut Kalimantan Kalah di Pra Peradilan, Penetapan Tersangka Tambang Ilegal di KRUS Unmul Bebas

Sebelumnya, Dinas PUPR-PERA Kaltim memang sudah menyiapkan alat berat. Namun alat tersebut tak memperbaiki saluran drainase yang akhirnya telanjur menguap ke ruas jalan. Setidaknya itulah yang diamati Bagus di lapangan.

"Memang sudah ada alat berat, sebenarnya kan itu masalahnya di drainase. Ini juga harus mendapat perhatian. Sebenarnya yang paling penting adalah mencari sumber permasalahannya dulu," tambahnya.

Sejauh ini, perbaikan jalan poros di kawasan Tanah Datar sudah berada di tahap lelang. Saat ini tengah menunggu keputusan tender perbaikan. Bagus berharap, Dinas PUPR-PERA Kaltim tetap menangani permasalahan di ruas jalan itu. Khususnya untuk saluran drainase. Dirinya menilai, adanya koordinasi pun penting.

"Paling tidak, kalau ada penanganan sementara dari Dinas PUPR-PERA Kaltim yang harus bisa carikan solusinya. Jadi tidak harus menunggu tender. Karena masalah sangat merugikan masyarakat," pungkasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]