Kaltimtoday.co, Samarinda – Menyambut rencana pemindahan ibu kota negara di Kaltim, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aji Mirni Mawarni, menyerap aspirasi dan masukan dari para alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang ada di Bumi Etam.

Senator yang akrab disapa Mawar ini, mengundang pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Kaltim, dalam acara buka puasa bersama di salah satu restoran di kawasan Jalan Juanda Samarinda, Senin (3/5/2021).

Dikatakan Mawar, sesuai putusan yang sudah diambil Presiden Joko Widodo, ibu kota negara akan dipindahkan di kawasan Penajam Paser Utama. Menyambut hal tersebut, Mawar menyampaikan, perlu penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di Kaltim.

“Sebetulnya, komisi II DPD RI tidak membidangi sumber daya manusia. Namun, ketika saya turun menyerap aspirasi, ujung-ujungnya yang perlu segera diperhatikan adalah peningkatan SDM,” tuturnya.

Ia mengakui, selain SDM, tentu yang juga memprihatinkan adalah kondisi infrastruktur di Kaltim. Masih banyak daerah di Kaltim belum tersentuh pembangunan. Termasuk belum dialiri listrik. Sebagai wakil daerah Kaltim, Mawar mengakui, banyak kelemahan Kaltim saat berjuang dana pembangunan di pemerintah pusat.

“Anggota DPR RI asal Kaltim, hanya 8 orang. Itu pun hanya 5 yang ber-KTP Kaltim. Dengan jumlah itu, Kaltim selalu kurang dapat perhatian,” katanya.

 

Baca Juga: PPU Persiapkan Generasi Muda Sambut Ibu Kota Nusantara, Standar Pendidikan Ditargetkan Meningkat

Baca Juga: Calon Pemimpin yang Abaikan Keadilan Sosial dan Ekologis Tak Layak Memimpin

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Yang Baru, Berikut Profil Lengkap Basuki Hadimuljono

Baca Juga: Otorita IKN Gandeng 7 Perusahaan Teknologi AS untuk Pengembangan Command Center Fase II di Nusantara

View this post on Instagram

Baca Juga: Diskusi SIEJ Ungkap Berbagai Dampak Buruk Pembangunan IKN Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Lokal

Baca Juga: DKP PPU Butuh Mobil Laboratorium untuk Uji Cepat Keamanan Pangan IKN

Baca Juga: DKP PPU Pastikan Pangan yang Disuplai ke IKN Aman dari Residu Kimia Berbahaya

Baca Juga: PPU Harus Siap Jadi Sumber Utama Pangan IKN, DKP Percepat Persiapan

Baca Juga: DPMD PPU Kaji Usulan Pemekaran Desa di Kecamatan Sepaku, Sinergi dengan IKN

Baca Juga: Dispertan PPU Fokus Tingkatkan Bantuan Bibit Buah Berkualitas untuk Dukung Kebutuhan IKN

Baca Juga: Pengembangan Mahulu: Kunci Sukses Ketahanan Pangan dan Ekonomi IKN Nusantara

Baca Juga: Pemkab PPU Klaim Sediakan Jalan Alternatif bagi Warga Pantai Lango yang Terkena Dampak Bandara VVIP IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Bandingkan dengan wakil rakyat asal provinsi yang ada di Pulau Jawa, jumlahnya bahkan sampai ratusan orang.

“Sehingga suara Kaltim kurang didengar,” sambungnya.

Sementara DPD RI juga tidak punya banyak wewenang. Sebanyak 4 wakil daerah Kaltim di DPD RI hanya bisa sebatas memberikan usulan. Namun untuk pembahasan sampai keputusan, tak lagi berperan.

Akan tetapi, bukan berarti hal bisa dijadikan alasan.

“Kita harus terus berjuang. Harus terus bersuara,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua IKAL Komisariat Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto menyampaikan, beberapa pokok pikiran dari kepengurusan IKAL Kaltim.

“Kami berharap, pemikiran yang disampaikan bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” harapnya.

Berbagai pokok pemikiran yang disampaikan di antaranya menyangkut indeks ketahanan nasional Kaltim, indeks sumber daya manusia, dan juga isu seputar ibu kota negara. Tak kalah pentingnya, persoalan sumber daya manusia juga jadi perhatian serius.

Dalam kesempatan itu, pengurus IKAL Kaltim yang hadir di antaranya Rahmawati, Edwin Noviansyah, Hajaturamsyah, Achmad Sofyan, Yusak Hudiyono, M Yuhdi dan Endro S Efendi.

[RWT]