Kaltimtoday.co, Samarinda – Menyambut rencana pemindahan ibu kota negara di Kaltim, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aji Mirni Mawarni, menyerap aspirasi dan masukan dari para alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang ada di Bumi Etam.

Senator yang akrab disapa Mawar ini, mengundang pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Kaltim, dalam acara buka puasa bersama di salah satu restoran di kawasan Jalan Juanda Samarinda, Senin (3/5/2021).

Dikatakan Mawar, sesuai putusan yang sudah diambil Presiden Joko Widodo, ibu kota negara akan dipindahkan di kawasan Penajam Paser Utama. Menyambut hal tersebut, Mawar menyampaikan, perlu penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di Kaltim.

“Sebetulnya, komisi II DPD RI tidak membidangi sumber daya manusia. Namun, ketika saya turun menyerap aspirasi, ujung-ujungnya yang perlu segera diperhatikan adalah peningkatan SDM,” tuturnya.

Ia mengakui, selain SDM, tentu yang juga memprihatinkan adalah kondisi infrastruktur di Kaltim. Masih banyak daerah di Kaltim belum tersentuh pembangunan. Termasuk belum dialiri listrik. Sebagai wakil daerah Kaltim, Mawar mengakui, banyak kelemahan Kaltim saat berjuang dana pembangunan di pemerintah pusat.

“Anggota DPR RI asal Kaltim, hanya 8 orang. Itu pun hanya 5 yang ber-KTP Kaltim. Dengan jumlah itu, Kaltim selalu kurang dapat perhatian,” katanya.

 

Baca Juga: Target Baru Presiden Prabowo untuk IKN: Mulai Berkantor dan Pindahkan ASN 17 Agustus 2028

Baca Juga: Masjid Negara IKN Siap Digunakan untuk Salat Idulfitri 2025, Kapasitas Capai 60.000 Jemaah

Baca Juga: Sudah Serap Anggaran Rp 836 Miliar, Bendungan Sepaku Semoi Belum BIsa Suplai Air ke IKN

Baca Juga: OIKN Jelaskan Penyebab dan Upaya Penanganan Banjir di Sepaku

View this post on Instagram

Baca Juga: Desa Loh Sumber Dorong Regenerasi Petani Muda untuk Hadapi Persaingan Era IKN

Baca Juga: Wandi Sebut Dapil IV Siap Jadi Penyangga Pangan Utama untuk IKN

Baca Juga: DPR Desak Kemenag Sertifikasi Juru Dakwah Pasca Kontroversi Gus Miftah Hina Penjual Es Teh

Baca Juga: AHY Dorong Pengusaha Kadin Berperan dalam Pembangunan IKN

Baca Juga: Banjir Rendam Wilayah Sekitar IKN di Sepaku, Ratusan Rumah dan Jiwa Terkena Dampak

Baca Juga: DKP PPU Pastikan Produk Hortikultura untuk IKN Berstandar Prima Tiga

Baca Juga: Disdikpora PPU Dorong Pemerintah Pusat Tambah Formasi Guru di Tengah Perkembangan IKN

Baca Juga: Dukung IKN dan Masyarakat Lokal, DKP PPU Pastikan Produk Pangan Bebas Residu

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Bandingkan dengan wakil rakyat asal provinsi yang ada di Pulau Jawa, jumlahnya bahkan sampai ratusan orang.

“Sehingga suara Kaltim kurang didengar,” sambungnya.

Sementara DPD RI juga tidak punya banyak wewenang. Sebanyak 4 wakil daerah Kaltim di DPD RI hanya bisa sebatas memberikan usulan. Namun untuk pembahasan sampai keputusan, tak lagi berperan.

Akan tetapi, bukan berarti hal bisa dijadikan alasan.

“Kita harus terus berjuang. Harus terus bersuara,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua IKAL Komisariat Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto menyampaikan, beberapa pokok pikiran dari kepengurusan IKAL Kaltim.

“Kami berharap, pemikiran yang disampaikan bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” harapnya.

Berbagai pokok pemikiran yang disampaikan di antaranya menyangkut indeks ketahanan nasional Kaltim, indeks sumber daya manusia, dan juga isu seputar ibu kota negara. Tak kalah pentingnya, persoalan sumber daya manusia juga jadi perhatian serius.

Dalam kesempatan itu, pengurus IKAL Kaltim yang hadir di antaranya Rahmawati, Edwin Noviansyah, Hajaturamsyah, Achmad Sofyan, Yusak Hudiyono, M Yuhdi dan Endro S Efendi.

[RWT]