Kaltimtoday.co, Bontang - DPRD Bontang telah menyepakati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 dijadikan Raperda pada rapat paripurna yang digelar Senin (19/7/2021) di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

Berdasarkan laporan hasil pembahasan badan anggaran, disebutkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan alias SiLPA terus meningkat dari tahun ke tahun.

Disebutkan bahwa, meski telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun Pemerintah Kota Bontang tetap harus melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran.

Pasalnya, setiap tahun angka SILPA terus naik. 2020, masih berkontribusi terhadap kenaikan angka SiLPA. 2018, SiLPA Bontang mencapai Rp 257,74 miliar. 2019, SiLPA mencapai Rp 181,57 miliar. Sementara 2020, SiLPA mencapai Rp 262 miliar.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, terkait SILPA yang terus meningkat dari tahun ke tahun harus dievaluasi dari berbagai macam aspek.

Untuk SiLPA negatif, diakibatkan dari lambatnya penyerapan APBD di setiap OPD. Sementara ada juga SiLPA positif, artinya pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran di sejumlah OPD dan menghasilkan SiLPA positif.

“Kami selalu mendorong pemerintah untuk segera melakukan kegiatan yang sudah dituangkan dalam APBD, jangan menunggu terlalu lama. Kalau sudah diketok, segera jalankan agar penyerapan anggaran bagus,” kata Andi Faiz.

Sementara, dari hasil rapat pengendalian operasional kegiatan Juli 2021, serapan anggaran setiap OPD rata-rata masih 30 persen.

Menanggapi hal itu, Andi Faiz menyebut pihaknya sudah berulang kali mendorong pemerintah melalui rapat kerja dan lainnya, tapi sampai sekarang realisasi yang ada di lapangan serapan anggaran masih rendah.

“Ini harus dievaluasi, supaya 2021 bisa berkurang SiLPA-nya. Pak Wali dan Bu Sekda harus segera lakukan evaluasi,” katanya.

[RIR | TOS | ADV DPRD BONTANG]