Kaltimtoday.co, Samarinda - Menanggapi soal bangunan Stadion Utama Palaran yang kian tahun makin mengkhawatirkan. Para anggota dewan DPRD Kaltim yang membidangi infrastruktur dan olahraga angkat bicara.

Pertama mengenai bangunannya, Ketua Fraksi PKB, Syafruddin, yang duduk di Komisi III DPRD Kaltim menyebut, proyek senilai Rp 800 miliar itu sangatlah menyedihkan sejak awal mula diresmikannya pada 2008 silam. Dia menuding kalau pemerintah hanya bisa membangun tapi tak mampu merawatnya. Bahkan untuk memanfaatkannya menjadi potensi pendulang rupiah, pemerintah masih dianggap tak mampu melaksanakannya.

"Ini juga berkali-kali kami sampaikan kepada pemerintah khususnya yang bertugas untuk menjaga aset-aset itu," tegas Udin, sapaan karib Syafruddin.

Legislator dua periode ini mengatakan, belum melihat langkah konkret dari satu tahun kepemimpinan Isran-Hadi sebagai pejabat tertinggi di tanah Benua Etam.

"Kami sangat kecewa terhadap pemerintah ini. Seharusnya Gubernur dan wakilnya punya langkah konkret. Bagaimana tidak, hanya merawat gedung yang ada, tapi pemanfaatannya," kata Udin.

"Sampai hari ini kami tidak tahu Stadion Palaran, Stadion Madya Sempaja, hingga Convention Hall, kontribusi fasilitas itu terhadap PAD," sambungnya.

Berpotensi atau tidaknya Stadion Utama Palaran sebagai kandidat pertandingan Piala Dunia U-20. Nyatanya, soal pembenahan tak lagi bisa dikesampingkan dan harus disegerakan.

Untuk menyeriusinya, Udin mengaku, akan membawa persoalan ini untuk dibahas di dalam internal mereka. Apakah nantinya akan dilakukan pembentukan tim panitia khusus (pansus) tentang inventaris aset daerah atau tidak.

"Kaltim punya banyak aset, tapi tidak bermanfaat. Punya hotel atlet. Ya, wacana pemerintah akan bekerjasama dengan pihak ketiga. Faktanya kan tidak ada," ungkapnya.

Udin bahkan mempertanyakan, di mana keberadaan para Perusahaan Daerah (Perusda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Seperti hanya mau enaknya saja gitu. Tapi tidak mau berkeringat," keluhnya.

Sedangkan untuk anggaran pengelolaan yang hanya digelontorkan Rp 1,3 miliar, Udin menganggap tidak ada salah jika dinaikan nilainya. Karena stadion itu terbuka terkena hujan dan panas. Setidaknya, anggaran pengelolaan berada di angka Rp 2 miliar untuk setiap stadion yang dimiliki Kaltim.

"Tapi kan harus jelas juga. Jangan sampai kepala UPTD-nya ini, hanya bisanya meminta uang untuk perawatan tapi tidak bisa menghasilkan uang," pungkasnya.

Turut menambahkan, Rusman Yaqub, Ketua Komisi IV, jika kondisi Stadion Palaran saat ini sudah diprediksinya sejak lama. Bahkan tidak terpilihnya stadion terbesar di Kaltim ini sebagai kandidat penyelenggara Piala Dunia U-20 dirinya tidak kaget. Karena mengingat kondisinya yang tidak pernah dirawat secara serius.

"Karena, sejak lama kami sudah mengajukan inventarisasi aset bekas PON itu benar-benar dilakukan. Tapi kan pemerintah main-main. Mulai dari zamannya Pak Awang sampai saat ini," jelas Rusman.

Politikus kawakan ini menuturkan, Dispora Kaltim saat kepemimpinan Fahruddin Jamri pernah mengajukan alokasi anggaran untuk pemeliharaan aset-aset ini. Terutama Stadion Palaran.

"Saya sudah sampaikan berulang-ulang di dalam forum-forum mengenai ini. Tapi kan, inilah Indonesia Raya, Kalimantan Timur," ungkapnya.

Dengan alokasi anggaran pemeliharaan sebesar Rp 1,3 miliar per tahun kemudian di bagi untuk merawat Stadion Madya Sempaja dan Stadion Utama Palaran, tentu hal tersebut sangatlah jauh dari kata cukup.

"Jangankan Stadion Utama Palaran. Stadion Segiri saja tidak terawat. Gimana sih? Itu yang dekat, di depan matanya pemerintah. Capek deh," sambungnya.

Dia mengatakan, tidak perlu jauh-jauh berbicara mengenai PAD, sedangkan untuk pengelolaannya saja tidak pernah dilakukan secara serius. Sementara aset itu, dibangun menggunakan uang rakyat. Sudah sepantasnya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah terlebih anggaran pembangunan mencapai Rp 800 miliar.

"Sama saja menghambur-hamburkan uang untuk dipakai sekali aja pas penyelenggaraan PON. Setelah itu tidak. Saya tidak mengetahui apakah nanti ada piala gubernur lagi, karena gubernurnya sudah ganti. Kalau tidak ada berarti pemerintah sudah benar-benar lalai dan membiarkan stadion tenggelam begitu saja," tutupnya.

[JRO | RWT]