Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Pra Forum Satu Data Tahun 2025 sebagai langkah awal untuk menyusun dan mengidentifikasi daftar data strategis tahun mendatang. Pertemuan ini digelar di Ruang Rapat POLDAS Bappeda Kaltim, dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 19 hingga 21 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi terkait, termasuk Perencana Ahli Muda Bappeda Kaltim Duma Mangalle, Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kaltim Khairil Anwar, serta Statistisi Ahli Muda Diskominfo Kaltim Untung Maryono, dan perwakilan perangkat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Duma Mangalle menyampaikan bahwa daftar data untuk tahun 2025 masih mengacu pada data tahun 2024. Hal ini disebabkan belum tersedianya daftar data terbaru dari pemerintah pusat.

"Kami sudah menjalin komunikasi dengan Bappenas terkait penyusunan data prioritas nasional. Namun hingga saat ini, data tersebut belum dirilis. Oleh karena itu, kami diarahkan untuk menggunakan data tahun 2024 sebagai referensi sementara dalam proses identifikasi data tahun 2025," jelas Duma.

Duma juga menekankan pentingnya inisiatif dari setiap perangkat daerah untuk aktif melakukan pembaruan data secara berkala. Meskipun belum ada tenggat waktu resmi dari pemerintah pusat, Bappeda tetap melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kualitas data yang tersedia di tingkat daerah.

"Kami ingin memastikan tidak ada alasan bagi perangkat daerah untuk tidak memiliki data tahun 2025. Setiap tahun, data dari masing-masing SKPD selalu kami evaluasi. Ini adalah bagian dari komitmen untuk mendukung integrasi data yang akurat dan berkelanjutan di Kalimantan Timur," tutupnya.

Rapat Pra Forum Satu Data ini menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan Forum Satu Data Provinsi Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dan memastikan tersedianya data yang valid, mutakhir, dan mudah diakses dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Melalui forum ini, diharapkan setiap perangkat daerah semakin memahami urgensi pengelolaan data yang terintegrasi, sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]