NUSANTARA, Kaltimtoday.co - Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Jalan Kawasan Lembaga Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tercatat mencapai rata-rata progres fisik sebesar 25,40 persen, sedangkan Kawasan Lembaga Yudikatif mencapai 32,83 persen.

Capaian perkembangan fisik tersebut disampaikan saat Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran meninjau sejumlah proyek strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (12/11/2026).

Peninjauan lapangan dimulai dari kawasan legislatif di lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna, lalu berlanjut ke kawasan yudikatif di area pembangunan Gedung Mahkamah Agung.

Rangkaian kunjungan tersebut turut mencakup peninjauan lokasi investasi PT Star Bright International Investment serta proyek pembangunan kolam retensi sebagai infrastruktur dasar IKN.

Berdasarkan data konstruksi terintegrasi rancang dan bangun kawasan legislatif, progres fisik Gedung DPD RI telah mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR RI sebesar 24,33 persen.

Sementara itu, realisasi fisik Gedung DPR I menyentuh angka 21,91 persen, DPR II sebesar 21,66 persen, Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen, dan pembangunan jalan kawasan legislatif mencapai 41,49 persen.

Pada kawasan lembaga yudikatif, progres pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan tercatat sebesar 26,52 persen, sedangkan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencapai 25,27 persen. Adapun pembangunan jalan kawasan yudikatif telah mencapai 46,69 persen.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyatakan bahwa pelaksanaan proyek perkantoran legislatif dan yudikatif berjalan sesuai koridor rencana kerja.

Aswin mendorong seluruh pelaksana proyek menjaga intensitas dan meningkatkan kecepatan pekerjaan agar target pembangunan di akhir tahun dapat tercapai.

"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," ujar Aswin.

Selain memantau proyek pemerintahan, Basuki turut meninjau lokasi pembangunan kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal Tiongkok tersebut memulai tahap konstruksi pada Juli 2026 dengan nilai investasi Rp 1,25 triliun.

Aswin mengungkapkan, Kepala Otorita IKN memberikan sejumlah masukan terkait standar konstruksi, desain bangunan,serta rencana pengembangan investasi di lokasi tersebut.

"Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," kata Aswin.

Rombongan Otorita IKN juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 berkapasitas tampungan 243.000 meter kubik yang progres fisiknya menyentuh sekitar 70 persen.

Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91 persen per 10 November 2026 dan ditargetkan mencapai 56,62 persen pada akhir tahun.

Pembangunan kolam retensi tersebut menerapkan konsep sponge city untuk mengelola limpasan air serta mendukung konservasi sumber daya air bersama jaringan perpipaan air minum di kawasan IKN.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Otorita IKN terus mempercepat pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif pada Tahap II periode 2025–2029 guna melengkapi ekosistem pemerintahan di IKN.

[TOS]