Kaltimtoday.co - Sebagai bentuk dukungan terhadap visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim menyelenggarakan pelatihan khusus bagi aparatur kelurahan. Sebanyak 144 lurah dari total 197 lurah se-Kaltim telah mengikuti program pengembangan kompetensi ini, atau setara dengan lebih dari 73 persen.

Program pelatihan dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama digelar pada 6–7 Mei 2025 di Kantor BPSDM Kaltim dan diikuti oleh 40 lurah dari Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Paser. Sesi kedua berlangsung pada 15–16 Mei 2025 di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, dengan 69 peserta dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Bontang. Sementara gelombang ketiga telah selesai pada 21 Mei 2025 di Aula Bappeda Kutai Kartanegara, melibatkan 35 peserta dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Bontang.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas lurah sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

“Lurah memegang peran kunci sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, kemampuan manajerial, inovasi pelayanan, dan adaptasi teknologi menjadi kompetensi yang harus dimiliki,” ujar Nina pada Rabu (22/5/2025).

Ia menyebutkan, tantangan lurah saat ini bukan hanya terbatas pada urusan administrasi, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat, hingga koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Rina Kusharyanti, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim sekaligus penanggung jawab kegiatan, menjelaskan bahwa materi pelatihan dirancang secara menyeluruh dan aplikatif. Materi yang disampaikan meliputi:

Kebijakan dan peran strategis lurah dalam membangun pemerintahan kelurahan yang akuntabel;
Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan layanan kelurahan;
Kepemimpinan transformasional dan penguatan tim kerja;
Pendidikan antikorupsi;
Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat;
Inovasi dalam pelayanan publik kelurahan;
Tata kelola administrasi dan keuangan kelurahan.

Rina menambahkan, pelatihan berdurasi dua hari ini setara dengan 20 jam pelajaran (JP) dan seluruh peserta akan menerima e-sertifikat sebagai bukti kompetensi tambahan.

Sementara itu, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga melibatkan narasumber berkompeten dari berbagai instansi, baik dari lingkungan BPSDM maupun pejabat pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan spesialisasi materi yang dibawakan.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]