Kaltimtoday.co - Pemerintah merencanakan penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahun 2026 berlangsung pada periode November hingga Desember 2026. Program perlindungan pekerja pada kuartal keempat ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan nilai bantuan sebesar Rp 900.000 per orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa BSU tersebut diberikan sekaligus untuk alokasi tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026, dengan rincian Rp 300.000 per bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp 12 triliun untuk mendukung program yang ditujukan menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjelang akhir tahun tersebut.

“Dan yang ketiga adalah pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan 1 kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp 300.000 dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja. Dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar hampir Rp 12 triliun,” ujar Airlangga.

Berdasarkan informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, pemerintah telah menyiapkan landasan regulasi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Kemenaker juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyiapkan dan memverifikasi data calon penerima agar tepat sasaran.

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima BSU wajib memenuhi tiga kriteria utama, yakni warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta memiliki gaji atau upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau menyesuaikan batas upah minimum kabupaten/kota maupun provinsi setempat.

Dana bantuan sebesar Rp 900.000 tersebut rencananya akan disalurkan melalui bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BSI, serta melalui PT Pos Indonesia. Pekerja diimbau memastikan status rekening dalam kondisi aktif agar proses transfer berjalan lancar.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan bahwa BSU merupakan bagian dari paket kebijakan terintegrasi kuartal keempat 2026 bersama bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan yang memiliki anggaran Rp 17,5 triliun. Keseluruhan paket stimulus ekonomi tersebut memiliki alokasi anggaran sementara sekitar Rp 31 triliun yang disepakati dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha," kata Haryo. 

[RWT]