Kaltimtoday.co, Berau - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, terus mencari langkah terbaik untuk menyelesaikan persoalan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalan protokol. Ia menegaskan bahwa petugas Satpol PP bertindak berdasarkan amanah Perda Nomor 13/2012 tentang Penertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. 

Di sisi lain, pemerintah juga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan rezeki namun tetap taat aturan.

"Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang para pedagang keliling yang berjualan di trotoar jalan, agar dapat memberi solusi secara tepat sasaran," katanya.

Perhatian terhadap ekonomi kerakyatan juga, kata bupati telah diwujudkan dalam membangun satu kawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, berupa kawasan UMKM Center.

Apabila sesuai dengan rencana maka, lokasi itu dapat difungsikan pada 2027. Sehingga wadah tersebut, nantinya bisa dijadikan sebagai lokasi strategis untuk generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif di Berau. 

"Kita menginginkan agar kawasan perkotaan tidak terlihat semrawut dan terkesan kumuh, akibat penggunaan fasilitas pemerintah yang tak sesuai fungsinya," jelasnya.

UMKM Center itu digadang-gadang akan menerapkan prinsip sapta pesona, khususnya terkait ketertiban, keamanan dan kebersihan.

Dirinya menekankan, agar instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dapat mengawal jalannya program tersebut dengan tetap memberikan imbauan yang humanis bagi seluruh pedagang kaki lima.

"Aspirasi para pedagang juga harus didengar, kita harapkan niat baik ini dapat berjalan dan sesuai target, agar nantinya tidak ada lagi PKL yang dirugikan, karena penertiban dan segala macam," tandasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]